Presiden SBY diminta tak intervensi KPK soal kasus Anas

Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta KPK segera menuntaskan kasus yang menjerat kader Partai Demokrat. Pernyataan itu dianggap tidak bijak karena dikhawatirkan akan mengintervensi pemberantasan korupsi.

"Ini bias. Tidak terlalu wise jika SBY hanya bicara satu kasus. Dari segi etik politik tidak terlalu etis," kata Koordinator Divisi Politik Indonesian Corruption Watch Ade Irawan saat dihubungi, Selasa (5/2).

Ade mengatakan, seharusnya SBY tidak memposisikan dirinya sebagai kepala negara ketika berbicara kasus ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tidak menjadi soal, katanya, jika SBY bicara soal Anas dalam posisi sebagai ketua dewan pembina.

"Kalau pun bicara sebagai presiden, ia tidak bisa bicara khusus, tentu secara langsung dan tidak langsung itu sama saja tekanan terhadap KPK," ujarnya.

Menurut Ade, SBY sebagai presiden semestinya mendukung KPK untuk segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi politik. Dalam hal ini, lanjutnya, SBY semestinya berperan menghilangkan rintangan yang menjadi penghalang dalam penyelesaian kasus korupsi politik di KPK.

Sebab, kata Ade, KPK membutuhkan peran SBY untuk menghilangkan rintangan karena kasus-kasus korupsi politik intervensinya cukup besar. "Peran itu yang seharusnya dilakukan presiden," ujarnya.

Sebelumnya, SBY meminta, agar KPK segera menuntaskan kasus yang melibatkan kadernya. SBY bahkan meminta KPK segera menuntaskan kasus yang menjerat Anas agar Demokrat tidak semakin lama tersandera.

"Saya memohon kepada KPK untuk, ya bisa segera konklusif dan tuntas. Apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat itu, kalau salah ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di Tanah Air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi" terang SBY di Jeddah. (mdk/did)