Presiden minta paket reformasi hukum memudahkan pelayanan publik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly agar paket reformasi hukum yang digodok memudahkan pelayanan publik. Selain itu, paket reformasi hukum diupayakan bisa meminimalisir praktik korupsi di Tanah Air.

"Supaya penegakan hukum kita semakin baik, ya supaya semakin baik. Peraturan-peraturan, perundang-undangan supaya lebih baik kualitasnya daripada kuantitasnya. Semangat pelayanan hukum, ramah investasi, izin-izin semua kita upayakan," ungkap Yasonna usai menemui Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/10).

Yasonna menambahkan, tim perumus paket reformasi hukum di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sudah menyiapkan dua program reformasi hukum. Yakni, program jangka pendek dan program jangka panjang.

"Ada yang quick wins (jangka pendek), ada yang jangka panjang. Quick Wins itu mengenai penyelundupan. Ini belum final, penyelundupan dari kami over kapasitas, persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), perundang-undangan," terangnya.

Untuk program jangka panjang, kata mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, mencakup perbaikan kelembagaan dan budaya hukum.

"Dan bahkan ada tambahannya dalam jangka panjangnya, pendidikan hukum yang bisa merespons," tandasnya.