Presiden masih kaji rekomendasi Pansus Pelindo soal pencopotan Rini

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menerima surat rekomendasi dari Pansus Pelindo II DPR. Dengan memperhatikan hubungan kelembagaan antara pemerintah dan DPR, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menimang-nimang atau mengkaji rekomendasi tersebut.

"Yang jelas bahwa hubungan kelembagaan itu saling menghormati. Dan karena putusan itu telah sampai dan tentunya sekarang presiden dan wapres karena yang mempunyai kewenangan sedang mempertimbangkan itu, bagaimana dengan hal ke depan tentunya pertimbangan itu akan dilakukan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Rabu (23/12).

Lebih lanjut, Pramono tidak menjelaskan apakah rekomendasi Pansus Pelindo II tersebut berimbas reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi. Sebab, tegas dia, urusan reshuffle merupakan kewenangan penuh presiden.

"Dan apa yang akan diputuskan presiden dan wapres, akan segera disampaikan. Tapi yang jelas secara resmi surat itu sudah dikirim oleh DPR ke presiden," ucapnya.

Mantan Sekjen PDIP itu menambahkan, dari waktu ke waktu Presiden terus memantau masukan-masukan dari berbagai kalangan dalam menyikapi rekomendasi Pansus Pelindo II DPR.

"Tentunya presiden juga setiap waktu setiap saat beliau juga memantau memonitor melihat apa yang jadi masukan dari masyarakat maupun dari para pengamat, dan partai-partai pendukung maupun tidak mendukung," tegas Pramono.

Diketahui, Pansus Pelindo II DPR telah mengeluarkan rekomendasi bila Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR minta Presiden Jokowi untuk mengganti dua orang tersebut.