Presiden Jokowi: Yang Dilarang itu Mudik, Bukan Transportasinya

Merdeka.com - Pemerintah menegaskan kebijakan larangan mudik dan mengendalikan arus balik di masa pandemi virus corona (Covid-19). Ini menjadi fokus pemerintah hingga dua pekan ke depan.

"Dalam minggu ini, maupun minggu-minggu ke depan, ke depannya lagi, 2 minggu ke depan, pemerintah masih fokus kepada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Senin (18/5).

Jokowi mengingatkan, larangan mudik hanya berlaku untuk aktivitasnya. Bukan operasional transportasi.

"Perlu diingat juga, yang dilarang itu mudiknya, bukan transportasi-nya," katanya.

Moda transportasi harus tetap beroperasional sekalipun di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, Jokowi menegaskan bahwa transportasi yang diperbolehkan beroperasional harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

"Karena transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita dan ekonomi esensial tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," jelasnya.

Agar Larangan Mudik Efektif

Presiden Jokowi mengimbau Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar bekerja sama melakukan pengetatan larangan mudik berjalan efektif.

"Saya minta Kapolri dan dibantu Panglima TNI larangan mudik berjalan efektif di lapangan," kata Jokowi.

Reporter: Intan Umbari dan Lizsa Egeham