Presiden Jokowi Minta Menkes Turunkan Angka Stunting 3 Persen Tahun Depan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan angka prevalensi anak yang lahir kerdil (stunting) turun kembali sebanyak tiga persen di tahun depan untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024.
"Bapak presiden meminta tahun depan kalau bisa turun 3 persen. Namun, rata-rata memang harus turun sebanyak 2,7 persen kalau ingin mencapai angka 14 persen di tahun 2024," kata Budi dalam Rapat Strategi Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (11/1).
Budi menjelaskan sampai saat ini terdapat dua alasan masih banyak anak bangsa yang lahir dalam keadaan stunting, yaitu sekitar 23 persen anak sudah lahir dalam keadaan kurang tinggi (stunted), akibat kurang gizi selama masa kehamilan dan kekurangan asupan protein hewani pada makanan pendamping ASI yang mulai diberikan sejak usia enam bulan.
"Begitu dia sudah selesai ASI, dia harus diberikan makanan tambahan. Di situ banyak yang meleset, banyak kekurangannya sehingga angkanya naik lagi dan dua titik lemah inilah yang kita fokuskan di intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab kami," tegas dia.
Untuk mencapai target yang ditentukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekan angka prevalensi itu melalui sejumlah strategi intervensi spesifik yang dijalankan baik sebelum dan sesudah bayi dilahirkan.
Menurut Budi, pihaknya akan meminta para ibu hamil untuk meminum tablet tambah darah dan memberikan konsultasi rutin sebanyak enam kali, setelah sebelumnya hanya diberikan sebanyak empat kali pada masa kehamilan. Konsultasi itu juga nantinya akan dilengkapi dengan alat USG sehingga dapat mendeteksi secara dini anak-anak yang memiliki potensi stunting.
Pada masa setelah lahir, Kemenkes akan mengupayakan membantu para ibu meningkatkan asupan gizi protein hewani pada anak seperti telur dan susu UHT sebagai makanan pendamping ASI dan memperkuat pemberian edukasi kesehatan pada masyarakat.
Selain itu, dia mengaku akan memperbaiki proses rujukan pemantauan kesehatan anak, di mana bagi anak-anak yang kurang tinggi akan dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan pada anak yang memiliki berat badan kurang dapat melakukan pemeriksaan ke Puskesmas terdekat.
Ia juga mengatakan akan mengusahakan biaya pemantauan anak dengan stunting dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Termasuk perbaikan sarana dan prasarana seperti timbangan. Setiap desa nantinya akan disediakan masing-masing satu alat timbangan dan alat ukur tinggi badan dengan bantuan teknologi digital supaya laporan kesehatan tak lagi berjalan manual dan lebih tepat.
Terakhir, Budi mengaku akan memastikan imunisasi dasar lengkap pada anak kembali digencarkan supaya anak dapat terlindungi dari berbagai virus dan bakteri. Hal itu juga dilakukan olehnya, agar semua asupan gizi pada anak benar-benar digunakan oleh tubuh untuk masa pertumbuhan anak, bukan mengobati penyakit yang dideritanya khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Vaksinasi yang digencarkan itu akan dilengkapi bersama dengan vaksinasi COVID-19 dan dipantau menggunakan teknologi yang real time. Untuk jenis vaksin, ia juga akan menambah dua vaksinasi dasar seperti vaksin untuk pneumonia dan diare.
Ia berharap, segala bentuk intervensi yang dilakukan dapat membantu negara mencapai angka 14 persen di tahun 2024 sesuai amanat yang diberikan, serta meningkatkan kualitas kesehatan anak bangsa.
"Diharapkan selama dua tahun pertama masa krisisnya atau 1.000 HPK, dia tidak terkena sakit. Sehingga gizi yang masuk bisa langsung dipakai untuk pertumbuhan, bukan untuk melawan penyakit. Doakan supaya ini berhasil," tegas Budi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di Depan Bupati, Kepala BKKBN Bongkar Data Stunting di Nias Barat
Salah satunya dengan mencegah anak lahir dengan kondisi stunting
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Tak Ada Negara Lain Beri Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota TNI Asal Rembang Ini sempat Viral karena Buat Presiden Jokowi Tertawa, Begini Sosoknya
Hari di mana ia mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca Selengkapnya