Presiden Jokowi: Masak wajah saya begini dibilang diktator

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membuka Pasanggiri Nasional (Pasanggirinas) serta Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD Tahun 2017 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (8/8). Jokowi memuji gelaran ini karena sebagai bagian dari merawat pencak silat yang merupakan warisan leluhur.

Di sela-sela sambutan, seperti biasa Jokowi melontarkan kuis berhadiah sepeda para peserta. Kepala Negara melempar pertanyaan kepada peserta Kejurnas Pencak Silat terkait nama-nama pulau di Indonesia.

"Saya menyampaikan kita memiliki 17.000 pulau. Sebutkan 7 saja nama pulau di Indonesia. Silakan maju, silakan," ucap Jokowi, Selasa (8/8).

Seorang pria langsung mengacungkan jari dan siap naik ke panggung tempat Jokowi berdiri. Jokowi menyambutnya dan mempersilakan memperkenalkan diri kepada ribuan hadirin.

"Nama saya Anton Semijo dari Kediri, Provinsi Jatim."

Sebelum menjawab pertanyaan Jokowi, Anton dipersilakan untuk menampilkan jurus pencak silat. Lebih kurang dua menit Anton memainkan perannya sebagai pesilat.

"Meskipun tadi hanya setengah jurus tapi saya tahu beliau sangat mahir dalam ilmu bela diri pencak silat. Pak Anton, tadi saya sampaikan kita memiliki 17.000 pulau, supaya mengingatkan kita semua bahwa negara ini negara besar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Sebutkan 7 pulau yang kita miliki di Indonesia. Satu?" seru Jokowi.

"DKI," jawab Anton dengan suara lantang.

Sontak hadirin langsung tertawa. Jokowi juga ikut terbahak karena jawaban tersebut tidak tepat. "Pulau, bukan provinsi mohon maaf. Pulau. Pulau-pulau gede kita punya, satu?," Jokowi mengulang.

"Pulau Madura, Lombok, Pulau Bangka, Natuna," kata Anton tegas.

Jokowi kemudian memuji kepandaian Anton menjawab. Namun Jokowi mengusulkan agar disebutkan pulau-pulau terbesar di Indonesia.

"Yang gede-gede malah belum disebut," ucap Jokowi disambut tawa.

"Pulau Batam, Pulau Sumbawa, Ambon," jawab Anton dengan lega.

Meski sudah menyebut 7 pulau di Indonesia, Jokowi kembali meminta agar disebutkan satu pulau lagi. Anton menjawab dengan lantang, "Pulau Kalimantan."

Kepala Negara memuji keberanian Anton menjawab pertanyaan tersebut. Jokowi menuturkan, biasanya warga gugup saat menjawab pertanyaan Presiden.

"Biasanya kalau di sana pas duduk bisa. Kalau maju hilang semuanya. Itu saya alami berkali-kali," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Setelah mempersilakan Anton kembali ke tempat semula, Jokowi kembali melontarkan pertanyaan kedua. Kali ini terkait nama-nama provinsi di Indonesia.

"Pertanyaannya adalah kita memiliki 34 provinsi, sebutkan 7 saja," ucapnya.

Dari deretan peserta tiba-tiba muncul santriwati berusia sekitar 15 tahun. Namanya Gladis. Jokowi meminta Gladis untuk naik ke panggung tanpa rasa takut.

"Silakan maju jangan dipaksa-paksa, maju. Sini. Maju sini. Enggak usah takut, Presidennya enggak diktator kok. Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan Pak Presiden Jokowi otoriter, diktator. Masak wajah saya kayak gini wajah diktator," guyon Jokowi disambut tawa dan tepuk tangan riuh.

Saat Jokowi menegaskan kembali pertanyaannya perihal nama provinsi, Gladis mengaku tidak bisa menjawab. Gladis mengaku naik di panggung karena dipaksa peserta pencak silat lain.

"(Tadi) Enggak pengen maju, tapi didorong-dorong."

Jokowi tak mampu menahan tawanya saat mendengar jawaban Gladis.

"Enggak mau maju tapi didorong-dorong gimana sih? Kok sampai sini didorong-dorong? Ya sudah terima kasih. Sudah kembali lagi," kata Jokowi.

Kendati tak bisa menjawab pertanyaan nama-nama provinsi di Indonesia, Jokowi tetap memberikan hadiah sepeda kepada Gladis. Jokowi juga memberikan hadiah sepeda kepada Anton yang berhasil menjawab semua pertanyaannya.

"Untuk kedua tadi pak Anton dan adek Gladis yang sudah maju meskipun enggak jawab apa-apa, tetap saya beri hadiah sepeda," katanya.

Guyonan Jokowi mengenai orang-orang yang menudingnya otoriter muncul setelah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jokowi mendapat kritikan keras. Sejumlah pihak menilai Perppu tersebut menunjukkan bahwa Jokowi bersikap diktator. Pemerintahan Jokowi bahkan dianggap lebih represif dari pada Orde Baru.