Presiden Jokowi berencana moratorium transmigrasi ke Papua

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengundang tokoh dari berbagai kalangan untuk makan siang bersama dan memberikan sejumlah masukan untuk pemerintah. Selain berbicara mengenai reformasi TNI, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rencana pembangunan Provinsi Papua.

"Oh ada soal papua. Kita tidak bicara penggantian panglima, kita tidak tanya dan beliau juga tidak menjelaskan. Tapi kita berbicara langkah-langkah beliau di Papua yang sangat menggembirakan," kata Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said di Istana, Jakarta, Kamis (4/6).

Salim mengapresiasi rencana pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua. Kata dia, Jokowi punya konsep yang jelas.

"Karena ternyata beliau mempunyai konsep, yang selama ini kan tidak pernah jelas apa konsep kita di Papua. Pak Jokowi punya konsep yang jelas dan sangat reasonable. Dan kita bisa berharap bahwa, karena itu reasonable, dalam waktu dekat kita semua bisa melihat hasilnya yang positif," jelas Salim.

Salah satu contoh konsep yang ditawarkan Jokowi, tambah Salim, rencana pembukaan lahan untuk pertanian dengan melibatkan orang-orang Papua. Yang mana nantinya, Merauke Papua bakal dijadikan lumbung beras nasional.

"Akan ada rice estate di situ yang melibatkan orang Papua. Persoalannya kan selama ini kita ke sana membangun, orang Papua tidak diibatkan. Jadi orang Papua terasing di kampungnya sendiri. Konsep yang dikembangkan Jokowi itu melibatkan orang Papua itu," paparnya.

Selain itu, Jokowi juga menawarkan konsep untuk melakukan moratorium sementera program transmigrasi dengan tujuan Papua. Hal ini bertujuan agar warga Papua dapat berdaya di wilayahnya.

"Transmigrasi buat sementara dihentikan, ke Papua. Kan banyak sekali orang luar Papua yang masuk ke sana dan biasanya orang luar Papua itu kan lebih agresif, mereka kan pendatang. Biasanya orang Papua itu keteteran," ucap Salim.

"Sekarang kebijakan itu diubah. Pak Jokowi menghentikan transmigrasi ke Papua buat sementara sampai tentu ketika nanti sudah dirasakan itu bisa dilakukan, dengan tidak mengganggu kestabilan ketentraman di Papua," tutupnya.