Prasetyo segera inventarisir grasi terpidana mati narkoba
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo akan kembali menginventarisir pengajuan grasi dari para terpidana hukuman mati kasus narkoba. Prasetyo mengatakan, hasil rapat dengan pemerintah tadi malam, telah disepakati terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi dilihat dari pengajuan grasinya, bukan pengajuan PK.
"Kita tidak harus mempermasalahkan PK lagi," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/1).
Prasetyo akan melihat apakah dari 64 terpidana mati narkoba itu pernah mengajukan grasi kepada Presiden. Termasuk 6 terpidana mati yang sebelumnya akan dieksekusi pertama kali pada Desember tahun lalu. Apakah dari 6 terpidana mati itu grasinya sudah ditolak presiden.
"Nanti kita lihat lagi," ujarnya.
Namun Prasetyo enggan menegaskan apakah langsung bisa dieksekusi jika ada dari 6 terpidana mati itu yang grasinya sudah ditolak presiden. Prasetyo mengaku tidak mau gegabah dan akan melihat datanya dulu secara detil.
"Artinya kan kita lihat lagi. Saya engga mau mendahului dong. Jadi kita lihat secara fix dulu. Yang pasti ada eksekusi," tegasnya.
Menurut Prasetyo, pengajuan grasi dari terpidana mati narkoba seharusnya menjadi upaya hukum terakhir bagi mereka. "Tentunya grasi itu kan upaya terakhir yang diajukan. Ketika semua upaya hukum lain sudah diajukan, sehingga tidak berhasil," ujarnya.
Terkait putusan MK yang masih berlaku tentang pengajuan PK berkali-kali, Prasetyo meminta pemerintah untuk menerbitkan PP. Prasetyo ingin di dalam PP itu mengatur kriteria pengajuan PK. Seperti alasan pengajuan PK dan novumnya.
"Nanti PP nya akan dibuat. Dengan PP untuk pengajuan PK," ujarnya.
Sebab, lanjut Prasetyo, saat ini dengan adanya putusan MK itu justru dimanfaatkan oleh para terpidana mati narkoba. Mereka "berlindung" dibalik putusan tersebut agar tidak dieksekusi.
"Seringkali PK itu diajukan untuk sekadar mengulur waktu. Kan gitu masalahnya. Jadi novumnya itu-itu juga," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani kesepakatan bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan terkait eksekusi mati terpidana kasus narkoba.
Laoly mengatakan bagi para terpidana mati yang grasinya ditolak Presiden, harus bersiap untuk dieksekusi. Penolakan grasi dari Presiden sekaligus eksekusi mati bagi terpidana narkoba.
Setelah itu, Laoly kemudian bertemu Presiden bersama Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menkopolhukam Tedjo Purdijatno. Mereka melaporkan hasil keputusannya terkait eksekusi mati gembong narkoba.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menang Sengketa Pilpres di MK, Prabowo: Kita Lakukan Persiapan untuk Menghadapi Masa Depan
Baca SelengkapnyaKenaikan pangkat kehormatan di lingkungan TNI juga pernah diberikam kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Ketum PAN Zulkifli bisa terkejut bila nantinya PAN diberikan lebih dari apa yang sudah diajukan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo tidak ambil pusing dengan nilai yang diberikan kepadanya itu. Dengan logat betawi, ia menyebut tak mau memikirkannya.
Baca SelengkapnyaSejatinya penguasaan lahan oleh Prabowo berawal dari akuisisi sebuah pabrik kertas.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan Prabowo Subianto dikenal dengan sikapnya yang menolak menginjak karpet merah saat berada di acara tertentu.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca SelengkapnyaHengki mengatakan, pelaku sempat menjauh kala ditegur petugas. Tetapi, tiba-tiba, pelaku kembali mendekati petugas dan melakukan penyerangan.
Baca SelengkapnyaUmumnya, kegiatan rutin mencakup memimpin rapat dan menerima tamu-tamu menteri.
Baca Selengkapnya