Pramono: Tragedi \'65 tidak bisa dihapuskan

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada 1965 tidak bisa dilupakan karena itu merupakan sejarah kelam bangsa ini. Kewajiban negara untuk mengungkap fakta sesungguhnya.

"Saya termasuk orang yang menilai persoalan seperti ini (tragedi '65) tidak bisa dihapuskan seakan-akan tidak ada apa-apa. Bahwa kita tidak ingin mengulang atau katakanlah itu terjadi kembali itu merupakan upaya kita membangun sistem yang ada," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7).

Pramono mempersilahkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti terkait rekomendasi dari Komnas HAM. Tetapi tidak perlu kemudian keputusan ini menjadi keputusan lembaga DPR.

"Sepenuhnya negara, jadi kalau negara menyikapinya silahkan, lalu negara yang memutuskan apakah perlu minta maaf atau perlu meluruskan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, peristiwa 65-66 itu telah melukai banyak orang," katanya.

"Rekomendasi Komnas HAM, saya yakin Presiden akan menindaklanjuti. Secara konstitusional saya yakin presiden akan mempelajari," tandasnya.