Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung membeberkan tiga pekerjaan utama atau peta daerah DPR yang rawan korupsi. Dia mengatakan tiga wilayah yang rawan korupsi itu berkaitan dengan fungsi utama DPR di bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi.

Pramono mengucapkan terima kasih kepada KPK karena mau mendalami persoalan-persoalan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Litbang KPK yang bekerja melihat dan mendalami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang kita sebut dengan peta daerah atau wilayah rawan korupsi yang ada di DPR. Secara garis besar kita bagi tiga, berkaitan dengan fungsi utama DPR di bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi," papar Pramono, usai bertemu pimpinan KPK, Rabu (18/12).

Demi mencegah terjadinya praktik korupsi, Pramono mempersilakan KPK untuk masuk ke dalam tiga peta wilayah itu. Menurut Pramono, hal tersebut harus diawasi secara penuh karena DPR sebagai lembaga dengan kewenangan luar biasa, bisa menjadi celah para anggotanya untuk melakukan praktik korupsi.

"Apa yang menjadi temuan-temuan KPK memang DPR sebagai sebuah lembaga secara terbuka kami memberikan akses yang sangat terbuka kepada KPK untuk masuk ke dalam DPR, untuk mengetahui. Karena bagaimana pun sebagai sebuah lembaga yang punya kewenangan luar biasa, DPR ini tentunya lembaganya yang harus dijaga," ujarnya.

Pramono mengatakan, dalam 10 tahun ini ada 73 anggota DPR dan DPRD yang terkena pidana korupsi. Hal ini membuat prihatin dan Pramono meminta KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia turut serta mengawasi dan mencegah terjadinya praktik pidana korupsi tersebut.