Merdeka.com - Mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo angkat bicara soal keberatan yang dilayangkan Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam, terhadap Indonesia terkait penamaan KRI Usman Harun yang baru diluncurkan oleh TNI Angkatan Laut. Menurutnya, penamaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) adalah hak sebuah negara sepenuhnya.

"Penghormatan kepada pahlawan di sebuah negara yang diabadikan dalam penamaan objek tertentu tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Penamaan KRI Usman Harun sudah sesuai prosedur dan merupakan hak negara pemilik kapal," tegas Edhie dalam keterangan persnya, Senin (10/2).

Shanmugam seperti dikutip dari Channel News Asia, mengatakan penamaan itu akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada tahun 1965.

Usman Harun diambil dari nama dua anggota KKO (Komando Korps Operasi, sekarang Marinir TNI-AL), Usman dan Harun Said yang mengebom MacDonald House di Orchrad Road yang menewaskan tiga orang pada masa konfrontasi dengan Malaysia tahun 1965 bagian daripada kebijakan Ganyang Malaysia yang dijalankan Pemerintahan Soekarno.

Keduanya dieksekusi di Singapura pada 17 oktober 1968. Usman dan Harun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

"Penamaan KRI Usman Harun jangan dipahami dalam konteks peperangan masa lalu. Penamaan KRI Usman Harun sebaiknya dipahami dalam konteks sebuah negara dalam memberikan motivasi kepada rakyatnya untuk bersumbangsih mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkualitas dengan mencontoh sumbangsih para pendahulu kita," jelas Edhie.

Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini menyatakan persepsi yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah sebuah negara dengan negara lain adalah sebuah hal yang biasa.

"Perbedaan presepsi tidak boleh menjadikan Indonesia surut dan gamang untuk tetap melanjutkan dan memberlakukan kebijakan itu," imbau Edhie.

Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pada tahun 1973 sudah menabur bunga ke makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan, Kalibata Jakarta.

"Saya berharap Pemerintah Singapura dapat mengerti dan menganggap masalah ini selesai serta melanjutkan hubungan baik yang sudah terjalin baik selama ini," kata Edhie yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI ini.

Karena itu, ipar Presiden SBY itu mendukung penuh keputusan para pejabat dari Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk tidak menghadiri acara kedirgantaraan, Singapore Airshow, 11-16 Februari 2014.

Seperti diketahui, pejabat pertahanan Indonesia, termasuk Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin , Panglima TNI Jenderal Moeldoko , KSAD TNI Jenderal Budiman, dan KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia tidak akan hadir dalam event tersebut.