Pramono Edhie bicara soal konflik perbatasan

Merdeka.com - Belakangan hubungan Indonesia dengan negara tetangga kian memanas. Setelah isu penyadapan dengan Australia, kini muncul beda pandangan soal penamaan kapal perang TNI AL Usman-Harun yang diprotes oleh Singapura dan pembakaran kapal nelayan tradisional Merauke yang dilakukan oleh tentara Papua Nugini (PNG).

Terkait masalah itu, mantan Kasad Jendral TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo mengatakan, hubungan antara prajurit di perbatasan negara baik-baik saja. Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di perbatasan saling menghormati.

"Sebetulnya hubungan antar prajurit TNI di perbatasan tidak ada masalah. PNG dengan Indonesia banyak masyarakatnya yang berbelanja (ke PNG atau Indonesia)," ujar Pramono Edhie di Denpasar, Bali, Senin (17/2).

Begitu pula dengan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Keduanya saling berdampingan dan tidak ada perselisihan baik antar warga dan prajurit perbatasan. "Kalau di perbatasan Malaysia juga enggak ada masalah," imbuhnya.

Begitu juga soal ketegangan Indonesia dan Australia soal people smuggling, peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini menambahkan, hal ini hanya sebuah kesalahpahaman yang harus ditelusuri kebenarannya.

"Secara kebetulan saja itu terjadi. Ada istilahnya pengiriman kembali imigran gelap. Aturan mereka gimana kalau demikian, yang penting tidak boleh melanggar kedaulatan. Itu harus ditanyakan kepada Australia. Dan saya dengar Australia sudah minta maaf atas pelanggaran itu," tutur dia.

Dia pun tak sepakat jika perselisihan ini harus berujung pada kata perang. Sebab, kata dia, jika perang yang rugi adalah masyarakat, bukan tentara.

"Karena saya ini tentara kalau sudah keputusan perang diputuskan negara coba lihat yang akan jadi korban siapa, rakyat, rakyat diam di rumah kena, kalau tentara bisa menghindar jika ada meriam," kata dia.

Adik Ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menegaskan, yang terpenting adalah Indonesia punya wibawa terhadap negara asing, sehingga tak diremehkan begitu saja termasuk dengan negara tetangga.

"Menjaga kedaulatan harus kuat," pungkasnya.