Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pramono Anung nyatakan pemerintah belum bersikap soal revisi UU KPK

Pramono Anung nyatakan pemerintah belum bersikap soal revisi UU KPK Pramono Anung. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah belum akan bersikap apakah menolak atau menyetujui revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pramono menjelaskan draf revisi UU KPK sendiri masih terus dibahas oleh DPR.

Dia menyatakan pemerintah secara resmi akan bersikap apabila draf revisi UU KPK telah selesai dibahas oleh DPR dan draf dikirim ke Presiden Joko Widodo.

"Jadi masih ada tahapannya. Kalau ditanya bagaimana pemerintah hari ini ya kita menunggu draf mana yang akan disampaikan apakah draf yang sesuai dengan spirit bersama. Yaitu untuk dalam rangka memberikan penguatan dan kejelasan terhadap KPK," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/2).

Pramono enggan menanggapi terkait empat poin dalam revisi tersebut yang dianggap akan melemahkan taji KPK dalam memberantas korupsi. Sebab empat poin yaitu masalah keperluan lembaga pengawas, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), keperluan penyidik independen bagi KPK, dan penyadapan yang diatur belum secara resmi menjadi bagian dalam revisi UU KPK.

"Jadi 4 hal itu interpretasinya bisa macam-macam. Makanya yang paling penting kita tunggu sampai hari ini. Belum dikirim secara resmi isinya. Isinya apa kita mau disuruh nanggepin apa?" kata Pramono.

Mantan Wakil Ketua DPR itu juga enggan menanggapi ihwal pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief yang menyebut 90 persen dari revisi UU KPK justru akan melemahkan lembaga antirasuah.

"Makanya kita menunggu. Pemerintah menunggu itu," katanya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua

Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua

KIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya