Pramono Anung bantah terima uang dari Setya Novanto

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah menerima uang dari terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto. Dia menegaskan dirinya siap dikonfrontasi dengan siapa pun untuk membuktikan tidak terlibat dengan proyek e-KTP.

"Saya (waktu itu) sebagai pimpinan DPR tak ada urusan dengan komisi II dan Banggar. Kenapa saya mesti dikasih (uang)? Memangnya saya jagoan?" kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3).

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, proyek e-KTP merupakan program pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dirinya yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tahu betul pemerintah hanya berkonsultasi dengan Komisi II DPR bukan dengan pimpinan DPR.

"Mereka (pemerintah) hanya berkonsultasi dengan komisi II. Pimpinan DPR termasuk pada waktu itu disebut Pak Marzuki sama sekali tidak pernah membahas hal yang berkaitan dengan e-KTP. Silakan dicek di DPR pasti ada notulen dokumen, kita sama sekali tidak pernah membahas," terangnya.

Kepada Novanto, Pramono mengingatkan untuk tidak asal menyebut nama pihak-pihak yang menerima aliran dana e-KTP. Sebab, jika salah menuduh bakal memberatkan dirinya yang tengah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekali lagi Pak Nov, kalau bapak hanya mau sekedar dapat justice collaborator jangan menyebut nama-nama yang bapak pikir bisa meringankan bapak. Saya yakin bukan meringankan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3) pagi, Novanto mengungkap bahwa Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menerima aliran dana e-KTP sebesar USD 500 ribu.

"Ke Pramono Anung dan Puan Maharani USD 500 ribu," sebutnya.

Selain memberikan uang kepada dua kader PDI Perjuangan tersebut, Novanto juga menyerahkan uang kepada mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey, anggota Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng, dan Tamsil Linrung. Uang korupsi tersebut tersalur melalui Andi dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.