Praktisi Nilai Masih Ada Kesenjangan Tangani Covid-19 antara Pusat & Daerah

Merdeka.com - Saat pandemi Covid-19 di Indonesia peran pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting dalam menangani virus ini. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi kesenjangan pandangan dan tak selarasnya kebijakan antara pusat dan daerah.

Praktisi Branding dan Kepemimpinan Publik, Rahmat Yananda menilai kesenjangan antara pusat dan daerah itu terjadi, akibat keputusan pusat yang kurang mengakomodir keinginan daerah sejak awal pandemi.

"Nah pemerintah daerah padahal memiliki kemampuan lebih luas untuk menyiapkan langkah-langkah bagi masyarakat untuk memulai beradaptasi. Jadi harusnya, pemerintah pusat lebih akomodatif terhadap apa yang dikerjakan pemerintah daerah bukan malah sebaliknya," ujar Rahmat saat diskusi virtual 'Ikatan Alumni (Iluni) UI' pada Rabu (24/6).

Dia menggambarkan kondisi pada saat awal Covid-19 atas langkah-langkah yang telah diambil terlebih dahulu oleh kepala daerah untuk penanganan Covid-19.

"Seperti DKI yang memilih adanya pembatasan dan Jawa Barat yang terlebih dahulu lakukan tracing, dan di Tegal adanya lockdown versi dia. Itu malah cenderung sekarang bisa terkontrol penyebaran virusnya," terangnya.

Atas hal itu, dia menganggap perlu adanya perubahan pola fikri atas apa yang dikerjakan daerah tidak selalu harus bisa dipahami oleh pusat. Supaya kreatif daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19 lebih optimal.

"Jika saat ini pemerintah pusat melakukan pelonggaran terkait ekonomi, seharusnya tolong longgarkan juga kepada pemimpin lokal untuk mengambil kesempatan yang lebih luas," ujarnya.

Kemudian, dia mengatakan sebenarnya kewenangan terhadap pemerintah daerah bisa lebih dibebaskan dalam berfikir mengatasi Pandemi Covid-19 untuk wilayahnya masing-masing. Karena, sampel penyebaran Covid-19 diambil dari daerah.

Sebab, dia menambahkan solidaritas masyarakat bisa terbentuk dari kesadaran pada tingkat bawah, bukan sebagai intruksi atau arahan tetapi penyelarasan.

"Jadi hubungan pemerintah daerah dan pusat seharusnya memberi sebebasnya daerah untuk belajar secara bersama dan kolektif dalam temukan model berfikir yang sesuai dengan kondisinya wilayahnya. Biarkan mereka berproses yang terpenting tetap diwadahi," katanya.

"Jangan malah ketika kondisinya masih berbeda-beda disetiap wilayah, pusat malah sudah memulai kampanye normal baru yang membuat masyarakat bingung. Oleh sebab itu, penting penyelarasan narasi yang dimulai dari bawah ke atas," tambahnya.