PPP sebut redam aksi demo susulan dengan usut tuntas kasus Ahok

Merdeka.com - Gabungan ormas keagamaan berencana menggelar aksi demonstrasi susulan pada (25/11) mendatang. Aksi tersebut akan digelar apabila Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama tidak segera diadili atas kasus dugaan penistaan agama. Rencana aksi susulan ini pun telah dikantongi Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi mengatakan demonstrasi itu tidak bisa dihalangi jika tuntutan pendemo belum kunjung dipenuhi.

"Soal demo itu bergantung pada pihak yang akan melakukannya. Demo susulan tak bisa dihalangi apabila mereka merasa tuntutan belum terpenuhi," kata Baidowi saat dihubungi, Kamis (10/11).

Anggota Komisi II ini menilai aksi susulan bisa dicegah dengan penegakkan hukum kasus Ahok dijalankan sesuai janji pemerintah. Pemerintah menjanjikan kasus Ahok bisa dituntaskan dalam jangka waktu 2 minggu.

"Nah, yang bisa meredam demo tersebut adalah sikap pemerintah yang objektif dan independen dalam penegakan hukum kaitannya dengan dugaan penistaan agama. Terlebih Wapres Jusuf Kalla sudah berjanji akan menuntaskan kasus ini dalam dua pekan," tegas dia.

Sebelumnya diketahui, pasca demonstrasi 4 November 2016, dikabarkan akan ada aksi susulan pada 25 November mendatang. Informasi tersebut sudah dikantongi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Sudah ada informasi tapi kita akan antisipasi," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11).

Tito menambahkan, hingga saat ini, Polri belum mendapat permohonan izin untuk aksi susulan 25 November 2016. Berdasarkan undang-undang, pengajuan permohonan bisa dilakukan dua hari sebelum aksi berlangsung.

"Belum (ada pengajuan permohonan izin aksi demonstrasi). Biasanya beberapa hari," ujar dia.