Merdeka.com - Persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China yang membanjiri Indonesia terus menyita perhatian. Rumor 10 juta buruh ilegal Negeri Tirai Bambu itu membuat masyarakat resah. Sekjen PPP Arsul Sani meminta pemerintah membuka data rincian soal wisatawan dan pekerja China di Tanah Air.

Arsul meminta Dirjen Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan data-data soal penyimpangan keimigrasian, penyalahgunaan visa kunjungan hingga penyebaran pekerja di sektor-sektor industri.

"Keyakinan psikologis dari elemen masyarakat, pemerintah terbuka saja menjelaskan dalam hal ini dirjen imigrasi dan Menaker, keluarkan datanya yang wisatawan dan pekerja, berikut data penyimpangan pelanggaran keimigrasiannya, di samping overstay juga penyalahgunaan visa kunjungan, bahkan bekerjanya sektor-sektor informal," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).

Menurutnya, sejauh ini Indonesia memiliki perjanjian kerjasama dengan China dengan sistem turn key project di beberapa proyek. Pembangunan proyek itu dibiayai termasuk menyediakan tenaga kerja dari China. Arsul meminta pemerintah memastikan seluruh tenaga kerja itu kembali ke China sesuai batas waktu yang telah disepakati.

"Misalnya pembangunan yang kebetulan investornya dari China dengan sistem turn key project, dibangun secara total dibiayai termasuk tenaga kerjanya, yang harus diyakinkan setelah proyek itu selesai semua kembali ke China, itu kan paling alami 6 bulan -1 tahun sudah selesai dan harus kembali," tegasnya.

Ditambahkannya, pemerintah juga harus mengubah kebijakan kerjasama itu dimana buruh China bisa dilibatkan andai tenaga kerja asal Indonesia tidak tersedia.

"Dan harus dijelaskan pemerintah bahwa proyek turn key ini kemudian pemerintah merubah kebijakannya, kebijakan TKA ini diperbolehkan kalau tenaga kerja Indonesia tidak tersedia, TKA hanya pada level manager ke atas bukan di bawah. Ini harus dijelaskan Menaker maupun Dirjen Imigrasi," terangnya.