PPP bidik suara 1,1 juta WNI di Malaysia

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperkuat konsolidasi partai di Semenanjung Malaysia untuk menggarap potensi suara warga negara Indonesia yang ada di negeri Jiran itu. Sekretaris Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia Muhammad Zainul Arifin menyebut WNI di Malaysia saat ini tidak kurang berjumlah 1,1 juta jiwa.

Mereka tersebar di seluruh Semenanjung Malaysia, mulai Kuala Lumpur, Johor Bharu, hingga Pulau Penang. Untuk mendapatkan suara mayoritas di Malaysia, maka pihaknya telah melakukan konsolidasi dan membentuk kepengurusan PPP di Malaysia. Para pengurus juga telah menjalin komunikasi dengan berbagai elemen WNI di Malaysia.

"Kami sudah turun ke negeri-negeri yang ada di Semenanjung Malaysia guna menyerap aspirasi warga Indonesia dan sudah berhasil membentuk perwakilan PPP di setiap negeri," ujar Zainul, Senin (5/11).

Zainul menyebut bahwa saat ini PPP telah menjalin hubungan baik dengan sejumlah pihak di Malaysia, mulai dengan koalisi partai Pekatan Harapan yang saat ini memimpin pemerintahan Malaysia, ormas Indonesia, hingga perwakilan resmi Indonesia seperti KBRI KL dan KJRI.

"Kami yakin PPP minimal akan mendapatkan satu kursi DPR RI dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri. Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf juga bisa menang di sini," ujarnya dilansir Antara.

Sebagai bagian dari konsolidasi, Wakil Umum DPP PPP Arwani Thomafi melantik pengurus DPLN Malaysia di Kuala Lumpur, Sabtu. Pelantikan ini juga dihadiri Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti, Wasekjen Bidang OKK Achmad Baidowi, dan Wasekjen Syafa Iliyyin.

Menurut Baidowi, pelantikan ini menunjukkan bahwa geliat organisasi PPP makin tertata. Setelah Malaysia, DPP PPP akan segera meresmikan DPLN Hongkong, Mesir dan Arab Saudi. Baidowi mengatakan untuk memperkuat PPP di Malaysia, pihaknya menjalin komunikasi dengan paguyuban dari beberapa daerah Indonesia di Malaysia.

"Komunitas pesantren dan mahasiswa juga kami dekati. Hal ini untuk memaksimalkan PPP agar bisa lolos parliamentary threshold, empat persen," kata Baidowi. (mdk/dan)