PPKM Tidak Efektif, Pimpinan DPR Ingatkan Jokowi Rencana Libur Panjang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengakui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021, tidak berjalan efektif. Jumlah kasus positif Covid-19 melonjak di sejumlah provinsi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan pemerintah perlu formulasi kembali kebijakan untuk menahan laju penyebaran Covid-19.

"Seperti kita ketahui bahwa menurut presiden bahwa PPKM yang dilakukan di Jawa Bali dalam rangka menghalau atau mengurangi Covid-19 itu tidak efektif. Oleh karena itu, memang perlu dipikirkan formulasi ulang tentang bagaimana kita tidak membuat atau mengatasi lonjakan Covid-19," kata Dasco kepada wartawan, Senin (1/2).

Karena itu pemerintah diminta melakukan deteksi dini apa saja hal yang membuat lonjakan kasus Covid-19.

Dasco mengingatkan, akan ada libur panjang Imlek serta Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah diminta mewaspadai atau merencanakan ulang libur panjang. Karena libur panjang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus positif seperti awal tahun ini.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah. Karena setiap libur panjang itu pasti akan terjadi lonjakan Covid-19," jelas politikus Gerindra ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021 tak berjalan efektif. Alih-alih menurun, kasus positif Covid-19 justru melonjak naik di sejumlah provinsi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021. Namun, Sekretariat Presiden baru mengunggah video rapat pada Minggu (31/1/2021).

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," kata Jokowi seperti yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Dia menekankan bahwa PPKM sengaja diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Namun, Jokowi melihat penerapan PPKM di lapangan justru tak tegas.

"Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten," jelas dia.