PPATK punya 12 program prioritas 2017, di antaranya soal terorisme

Merdeka.com - Ada 12 program kerja yang akan dilakukan oleh PPATK selama tahun 2017, 4 di antaranya merupakan program internal PPATK. Dimulai dari reformasi birokrasi di tubuh PPATK. Kemudian membangun aplikasi terkait Politically Exposed Persons (PEPs).

"Hal ini sangat dibutuhkan mengingat sampai dengan saat ini belum ada lembaga atau pun instansi baik pemerintah maupun swasta yang dapat mengeluarkan atau merekomendasikan daftar terkait PEPs," kata Kiagus di kantor PPATK Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat, Senin (9/1).

Di tahun 2017 ini PPATK akan menggelar Grand Launching Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terrorisme (AUPPT). Dalam hal ini PPATK akan bekerja sama dengan stakeholders terkait dengan melibatkan pemerintah daerah di 1.100 desa/kelurahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

PPATK juga akan mengaktifkan Institute Intelijen Keuangan Indonesia di Cimangis, Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu, PPATK juga akan mendirikan Pusat Kajian Pencucian Uang dan Predicated Crimes.

"Pusat kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran yang besar terhadap kebijakan dan strategi pemberantasan money laundring dan predicate crimes di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Peluncuran ini rencananya akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," terang Kiagus.

Sementara 8 program kerja eksternal PPATK yakni PPATK akan mendorong langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum maupun pengawas internal lembaga. Meningkat efektivitas dan efisiensi pencegahan Pemberantasan money laundering dengan menyempurnakan sistem PEPs.

"Kedua, membantu dalam optimalisasi pengelolaan fiskal pemerintah. Melakukan peningkatan kerja sama dengan Ditjen Bea dan Cukai agar laporan PPATK dapt digunakan lebih besar dalam mencegah da memberantas trade based money laundring dan tindak pidana lainnya," terang Kiagus.

Kemudian PPATK juga akan membantu dalam pencegahan dan Pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme di berbagai wilayah Indonesia besama BNPT, Densus 88 dan lain-lain. Juga, lanjut Kiagus, bersama BNN juga akan melakuka Pemberantasan terhadap narkoba yang ada di Indonesia.

Kelima, PPATK sebagai focal poin dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melihat risiko yang besar untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Risiko yang sudah terasa di balik kemudahan yang disediakan Financial Technologi (Fintech) dan Cyber Crime adalah risiko penyalahgunaan untuk aksi terorisme dan tindak pidana ekonomi.

"Bahrun Naim, salah seorang tokoh yang mendalangi berbagai aksi teror di lndonesia menggunakan sejumlah akun pembayaran online PayPal atau dengan menggunakan Bit Coin. PayPal adalah jenis alat pembayaran virtual yang bisa digunakan untuk transaksi oleh seluruh pengguna internet dari negara mana saja," terang Kiagus.

Keenam PPATK berorientasi utama terhadap penelusuran aset hasil kejahatan dengan pendekatan follow the money. Ketujuh, menggerakan pilar pelapor profesi melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.

Terakhir, penguatan PPATK pada forum international dengan meningkatkan partisipasi aktif PPATK dalam flora international dalam rangka menigkatkan strategi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan Indonesia.