Potensi korupsi pendidikan di Jakarta masih tinggi

Merdeka.com - Potensi penyalahgunaan dana di bidang pendidikan pada Provinsi DKI Jakarta ternyata masih sangat tinggi. Para pelaku merasa makin mendapat kesempatan besar melakukan korupsi, lantaran anggaran pendidikan di DKI Jakarta malah meningkat saban tahun.

Penyelewengan dana oleh para pejabat itu banyak terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Contohnya pengadaan alat penunjang pendidikan seperti kursi, meja, buku, dan pembangunan laboratorium. Selain itu, di bidang jasa, tindak korupsi yang terjadi adalah pemotongan uang Tunjangan Profesi Pendidik.

"Modus yang sering digunakan adalah penunjukkan langsung, tender fiktif, atau perusahaan yang memberikan suap kepada pejabat demi meloloskan proyek," kata Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta Heru Purnomo, dalam jumpa pers bersama di Sekretariat Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (24/1).

Menurut paparan Heru, dari temuan PPATK pada semester II tahun lalu, penyelewengan anggaran pendidikan di Jakarta sebesar 33,3 persen. Sumber dana yang menjadi favorit para pelaku buat diselewengkan yakni Dana Alokasi Khusus, dana APBD, hibah, dan Bantuan Operasional Sekolah.

Heru mengatakan, tingkat korupsi pendidikan di Jakarta makin mengkhawatirkan lantaran Pemerintah Provinsi malah memilih meningkatkan anggaran tiap tahun. Dua tahun lalu, anggaran pendidikan DKI Jakarta Rp 5,46 triliun, setahun kemudian naik Rp 2,08 triliun. Sementara tahun lalu, jumlahnya menjadi Rp 9,78 triliun.

Menurut anggota ICW bagian Monitoring Pelayanan Publik, Siti Juliantari Rachman, sekolah-sekolah negeri di Jakarta kerap mendapat kiriman bangku, meja, dan buku yang tidak ada dalam perencanaan. Kondisi itu terjadi hampir di seluruh sekolah negeri di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Umum.

"Akhirnya barang-barang itu menumpuk dan tidak digunakan. Mubazir kan. Uang yang dikeluarkan banyak tapi tidak bermanfaat," kata Siti. (mdk/did)