Merdeka.com - Tarik ulur aturan Polwan berjilbab akhirnya sudah menemukan jawaban. Mulai Kamis (25/1) Polri resmi mengeluarkan izin Polwan boleh berjilbab.

Izin itu dituangkan dalam Kep Kaporli 245/III/2015 tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kepala Keputusan Kepala kepolisian Negara RI no Pol: SKEP/702/IX/2005 tanggal 30 Sept 2005 tentang Sebutan, Penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Rikwanto membenarkan adanya peraturan kepala Polri terkait polisi wanita boleh menggunakan hijab atau kerudung ketika bertugas.

Namun pelaksanaan aturan tersebut masih akan dikaji Polri lagi. "Iya sudah disahkan, namun pelaksanaannya seperti apa dan kapan masih dibahas," kata Rikwanto di Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/3).

Sementara itu Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Anton Charliyan mengatakan baru mengetahui kabar perkap. Akan tetapi jika aturan tersebut ada maka lembaga itu harus menjalankan produk yang disahkannya.

"Nanti saya cek dulu, belum ada informasi soal disahkannya aturan itu," kata Anton.

Diketahui, dulu Kapolri Jenderal Sutarman berencana akan mengimplementasikan gagasan Polwan berjilbab tersebut segera. Namun, Wakapolri Komjen Pol Oegroseno berpendapat lain, ia malah menilai kebijakan itu belum bisa segera dilakukan sebelum ada surat keputusan yang sah.

Lalu kapan TNI akan mengikuti Polri untuk tentara wanita berjilbab?

Panglima TNI diharapkan mengikuti langkah Polri yang memperkenankan anggota perempuannya mengenakan jilbab. Hal itu karena mengenakan jilbab sebagai salah satu hak asasi manusia.

Para tentara wanita banyak yang berharap ada perubahan kebijakan mengenai seragam TNI. Namun, keinginan mereka belum terealisasi karena belum ada peraturan tertulis di TNI yang membolehkan anggotanya berjilbab, kecuali jika berdinas di Aceh.

Belum diperbolehkannya anggota TNI perempuan berjilbab tentu menjadi halangan bagi hak muslimah untuk bergabung dalam TNI. Padahal, di beberapa negara yang mayoritas non-Muslim seperti di Hungaria, Swedia, Inggris, Denmark, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat (AS), polisi dan Tentara Wanita Muslimah diperbolehkan mengenakan jilbab saat bertugas. Padahal, sebagian besar penduduk di negara-negara tersebut adalah Nasrani.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia mengizinkan para prajurit wanita dari institusi TNI mengikuti langkah Polri soal aturan berjilbab anggotanya.