Polri Sedang Persiapkan Sidang Kode Etik Brigjen Prasetijo Utomo

Merdeka.com - Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Ferdy Sambo mengatakan, pihaknya sedang melakukan persiapan sidang etik terhadap mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo sendiri di hukum 3 tahun 6 bulan penjara.

"Sedang mempersiapkan perangkat sidang. Ya ketua komisi sidang, anggota, kita sedang ajukan ke Kapolri persiapan sidang," katanya di Mabes Polri, Rabu (5/5).

Dia menjelaskan, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana maka akan dilanjutkan ke sidang etik.

"Kan kita harus periksa ulang. Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pasti kita lanjut ke sidang etik," jelasnya.

Selama menunggu proses inkrah tersebut, Prasetijo sendiri di tempatkan di satuan pembinaan jika memang tidak dilakukan penahanan.

"(Proses inkrah ke sidang etik) Kalau ditahan ya ditahan, kalau engga ya dia kan ada di tempatkan di mana, di satuan pembinaan sementara, kalau dia tidak menjalani vonis penjara," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis memvonis mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Amar putusan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/3).

Selain itu, Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Hukuman terhadap kedua jenderal tersebut diketahui terkait dengan kasus suap status red notice Djoko Soegiarto Tjandra.

Menanggapi putusan itu, Karopenmas Div Humas Polri Brigjen, Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya menghargai putusan yang diberikan terhadap Napoleon dan juga Prasetijo.

"Ya tentunya kita wajib hargai keputusan pengadilan, pada sisi lain pun yang bersangkutan masih memiliki upaya hukum lain. Ini pun perlu kita hargai," katanya kepada wartawan, Rabu (10/3).

"Kita ikuti saja proses, tentunya ada upaya-upaya lain dari yang bersangkutan untuk mencapai pada keputusan yang inkrah mendapat kepastian hukum, kita hargai itu. Pengadilan kita hargai, upaya-upaya yang bersangkutan juga perlu kita hargai," tutupnya.