Polri bentuk satgas khusus selidiki perbudakan di Benjina

Merdeka.com - Polisi mengendus adanya dugaan praktik perbudakan anak buah kapal (ABK) dan pencurian ikan di sebuah tempat terpencil bernama Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan, saat ini telah dibentuk tim satgas khusus untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Sudah dibentuk tim dan sudah ditangani," kata Badrodin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/4).

Menurut Badrodin, Polri akan fokus melakukan investigasi soal perbudakan dan perdagangan manusia di kawasan Benjina tersebut. Diduga, ABK-ABK di Benjina berasal dari Myanmar, Laos, Kamboja dan negara lainnya yang menjadi korban penipuan lantaran awalnya dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak.

Kemudian soal pencurian ikan, Badrodin mengatakan, pencabutan operasi perusahaan ikan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihaknya hanya fokus menangani persoalan perbudakan dan perdagangan manusia.

"Itu bukan kewenangan Polri untuk mencabut izin, tetapi pelanggaran pidana yang dilakukan itu kekerasan atau human trafficking, dan illegal fishing tentu ditangani. Tetapi kalau masalah izinnya dicabut atau tidak kan bukan kewenangan Polri," jelasnya.

Untuk diketahui, dunia internasional tengah menyoroti kasus perbudakan ABK di sebuah tempat terpencil bernama Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan ABK tersebut terdiri dari WN Myanmar, Laos, Kamboja dan Thailand tersebut diduga diperbudak oleh perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia, PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

Selain itu, PBR melakukan tangkap ikan yang disinyalir juga dilakukan secara illegal. Produk ikan olahan itu kemudian didistribusikan ke supermarket-supermarket di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.