Polri belum dapat info ada rencana pembunuhan Ahok di Telegram
Merdeka.com - Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan pihaknya belum mendapat informasi terkait rencana pembunuhan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam aplikasi percakapan Telegram.
"Belum ada informasi masuk ke saya," ucapnya singkat, di Mabes Polri, Rabu (19/7).
Sebelumnya, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyebut, sejak 2015 kelompok teroris terdeteksi menggunakan Telegram berkomunikasi untuk melakukan teror. Salah satu komunikasi yang terdeteksi itu rencana pembunuhan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).
Menurut Samuel, pembunuhan terhadap Ahok tersebut rencananya dibarengi dengan pengeboman mobil dan tempat ibadah pada 23 Desember 2015. Selain itu, salah satu dasar diblokirnya aplikasi Telegram terkait insiden penikaman oleh teroris terhadap dua anggota polisi di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/6).
"Pergerakan mereka sudah kalang kabut. Mereka mau pindah, pindah saja. Tetapi, kemampuan layanan perpesanan chat lain berbeda dengan Telegram. Sekali lagi, kita tekankan adalah kita hanya memantau niatan jahat kepada bangsa," kata dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSendi sebelumnya mengaku sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaPerpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya