Polri Bakal Selidiki Penyebaran Konten Negatif di Netflix

Merdeka.com - Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo meminta Kemenkominfo memblokir konten Netflix yang bermuatan pornografi, SARA, dan melanggar norma kesusilaan.

Menanggapi peredaran konten negatif itu, Polri sebagai penegak hukum juga bakal menelusuri. Penyebaran konten pornografi tentu melanggar UU ITE dan UU Pornografi.

"Ya dilakukan penyelidikan," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (17/1).

Jika dari penyelidikan nanti ditemukan konten melanggar, tidak menutup kemungkinan Polri juga akan mengirimkan surat ke Kemenkominfo untuk menutup akses netflix. "Semua tergantung lidik ya," katanya.

Netflix Harus Hapus Konten Negatif

Sebelumnya, Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk melakukan take down Netflix tanpa harus menunggu laporan dan keluhan dari masyarakat.

"Kewenangan take down di Kemkominfo, seharusnya tanpa perlu menunggu laporan masyarakat dan wajib melakukan monitoring. Kalau itu bertentangan, minimal menegur atau bisa take down Netflix. Jadi, ancaman itu bisa memperkuat posisi tawar Indonesia," tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengungkap ketika Netflix ingin beroperasi di Indonesia harus menutup akses terhadap konten-konten pornografi.

"Kalau mereka (Netflix) mau beroperasi di Indonesia harus mematikan konten yang pornografi tadi, agar enggak bisa diakses di Indonesia," kata dia.