Politisi PPP akui dipanggil KPK terkait dana haji 2012
Merdeka.com - Setelah ramai kabar soal rasuah pelaksanaan Haji, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji pada 2012 di Kementerian Agama. Diam-diam, lembaga antirasuah itu mulai menelusuri dugaan penyimpangan penetapan biaya beribadah ke Tanah Suci itu.
Hal itu diungkap oleh salah satu Anggota Komisi VIII, Hasrul Azwar , saat dikonfirmasi hari ini. Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengakui telah dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan tersebut.
"Betul, yang pertama saya dipanggil sebagai anggota Komisi VIII. Dan dalam penyelidikan itu bukan saya saja anggota Komisi VIII yang sudah dipanggil KPK," kata Hasrul kepada merdeka.com saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (5/2).
Namun, Hasrul enggan mengungkap siapa lagi rekan sejawatnya yang dipanggil KPK dalam penyelidikan itu. Dia mengatakan tidak etis jika hal itu diungkap.
"Aduh jangan dong. Enggak etis kalau saya sebutkan. Itu kan etika," ujar Hasrul.
Hasrul mengakui dicecar oleh penyidik soal mekanisme penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dia melanjutkan, sesuai amanat Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama membentuk panitia kerja masing-masing buat menentukan biaya ibadah Haji.
"Nah nanti kita rapat buat menentukan ongkos haji antara Komisi VIII dan Kementerian Agama," sambung Hasrul.
Hasrul memaparkan, saat pembahasan penetapan itu, Menteri Agama Suryadharma Ali turun langsung. Selain itu, Suryadharma ditemani oleh Direktur Jenderal Haji (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh). Jabatan itu saat ini diduduki oleh Anggito Abimanyu.
"Di situ ada Dirjen Haji (PHU-Penyelenggaraan Haji dan Umroh). Ada Menteri Agama juga. (Yang ditanya soal penetapan ongkos ibadah Haji) 2012," ucap Hasrul.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengakui mereka sedang menyelidiki soal rasuah biaya haji di Kementerian Agama. Tetapi, dia enggan memberikan informasi lebih rinci.
"Iya memang sedang ada penyelidikan (biaya ibadah haji)," tulis Johan melalui pesan singkat.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaHasto dan Puan Bakal Hadiri Harlah PPP, Mardiono Belum Pastikan Kedatangan Jokowi
Selain pengurus partai politik, PPP juga turut mengundang pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan
Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.
Baca SelengkapnyaPPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta Lebih Baik KPK Fokus Kecurangan Bansos
Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Tegas! Sekjen PDIP Hasto Jawab Ganjar Dilaporkan ke KPK: Hukum Buat Alat Politik
Hasto dengan santai mengatakan sudah biasa hukum dipergunakan sebagai alat politik
Baca Selengkapnya