Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo telah menolak usulan dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Menanggapi hal itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menuding ada alasan politik pemerintah menolak dana yang diusulkan apabila tidak dicermati maksud dan tujuan penyerapannya.

"Kalau belum apa-apa sudah ditolak itu sudah politis. Seharusnya dilihat dulu apakah sesuai RPJMN atau tidak. Orang yang mengatakan dengan berapi-api, itu sebenarnya cari panggung politik dan tiba-tiba dia ngambil lagi," papar Jazuli di gedung DPR MPR, Senayan, Kamis (25/6).

Selain itu, dia menilai pemerintah seharusnya mengkaji terlebih dahulu maksud dan tujuan dana aspirasi yang masuk dalam prolegnas 2015 dan tidak serta-merta menolaknya. "Saran saya seharusnya pemerintah lihat dulu apakah cocok enggak, kalau cocok silakan, tapi kalau enggak ada uangnya jangan dipaksakan," katanya.

Lebih lanjut dia memaparkan, bagi PKS menyetujui dana aspirasi untuk menjawab konstituen di dapil masing-masing.

"Buat PKS ini hanya aspirasi program. Bayangkan anda dipilih rakyat tapi tidak bawa apa-apa ke rakyat gimana? Sebenarnya itu kan sudah diputuskan dalam paripurna, dan itu berangkat dari UU MD3. Sebenarnya itu bukan dana tapi program. Jadi seorang anggota DPR ketika reses, di dapilnya kan ada aspirasi tentu harus disampaikan ke pemerintah. Memang harus dimatchingkan dengan program nasional. Kalau sejalan dengan RPJMN, tentu pemerintah berhak mengakomodir, kalau tidak ya berhak menolak," pungkas dia.