Politisi PKS Minta Pemerintah Masukan Vaksin Nusantara ke Konsorsium Riset Covid-19
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto minta Pemerintah memasukan riset Vaksin Nusantara sebagai salah satu anggota Konsorsium Riset Covid-19. Menurutnya, Pemerintah perlu memberi kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat yang ingin berpartisipasi mengatasi pandemi Covid-19. Apalagi upaya yang dilakukan tim riset Vaksin Nusantara sudah memenuhi standar penelitian.
"Konsorsium Riset Covid-19 perlu melibatkan tim riset Vaksin Nusantara untuk melengkapi platform pengembangan vaksin Merah Putih yang telah ada. Sehingga pengembangan Vaksin Nusantara ini menjadi sinergis dan optimal," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6).
Mulyanto menambahkan, konsorsium Riset Covid-19 ini dapat menjadi payung ilmiah sekaligus scientific proof dalam pengembangan Vaksin Nusantara. Dengan demikian berbagai argumen filosofis keilmuan dan temuan teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas secara objektif dalam Konsorsium. Hal ini sesuai dengan fungsi Konsorsium Riset sebagai forum evaluasi dan koordinasi ilmiah riset Covid-19.
"Ini solusi yang produktif, ketimbang membiarkan polemik soal Vaksin Nusantara di media sosial. Karena kalau dibiarkan hanya memunculkan sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung oleh elit, yang akhirnya merembes masuk ke wilayah sosial politik. Ujung-ujungnya hanya menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan kontraproduktif," kata Mulyanto.
Selain itu, lanjut Mulyanto, kebersamaan dalam Konsorsium Riset akan membuat riset Vaksin Nusantara menjadi lebih akseleratif. Karena riset dilakukan melalui sinergi kelembagaan, SDM, jaringan, informasi ilmiah, sarpras dan dukungan pendanaan.
"Jangan seperti sekarang ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan sendiri tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh," ujarnya.
Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik. "Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita," jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu.
Seperti diketahui, BRIN melalui Konsorsium Riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM. Mulyanto mendesak Pemerintah untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ini ke dalam Konsorsium Riset Covid-19, agar program riset Vaksin domestik semakin konsolidatif dan segera dapat diproduksi secara massal.
"Sayang kalau APBN kita yang ratusan triliun Rupiah dihabiskan untuk impor vaksin asing," pungkasnya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas KIPI menyebut vaksin nOPV2 telah dikembangkan sejak tahun 2011 dan mulai diberikan sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaAnak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaDalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
Baca SelengkapnyaPada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 di Indonesia menjadi momen bersejarah yang menandai pelaksanaan pemilihan umum pertama setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Baca Selengkapnya