Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PKS akui ada aliran dana dari Dhana

Politisi PKS akui ada aliran dana dari Dhana Rama Pratama. merdeka.com/dok pribadi

Merdeka.com - Rama Pratama, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui ada aliran dana dari Dhana Widyatmika. Namun, Rama menolak transaksi tersebut ada kaitannya dengan kasus korupsi dan pencucian uang oleh mantan PNS Dirjen Pajak tersebut.

"Aliran uang saya terkait Dhana hanya transaksi biasa dan personal. Sehingga tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak korupsi atau dugaan tindak pencucian uang yang dilakukan oleh siapapun," ujar saksi Dhana, Rama Pratama kepada wartawan di Kejagung, Kamis (3/5).

Rama menjelaskan, PT Sangha Poros Kapital merupakan perusahaan barunya yang diduga ada aliran dana senilai Rp 170 juta. "Bagaimana ada aliran dana, perusahaan ini baru saja saya buat bahkan belum ada rekening banknya," jelas Rama.

Delapan jam di periksa penyidik Kejagung, Rama dicecar 44 pertanyaan. Dia berdoa agar tidak dipanggil lagi dan sudah cukup lelah untuk hari ini. Rama memang berbisnis dengan Dhana, dalam hal jual beli mobil dan ada utang piutang pribadi.

Rama saat ini bekerja di Badan Supervisi Bank Indonesia. Dhana mengirim Rp 170 juta kepada Rama dalam tiga tahap. Rama sempat mengirim kembali uang ke rekening Dhana senilai Rp 91 juta melalui perusahaan investasi milik Rama, PT Sangha Poros Capital.

(mdk/war)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bantah Ada Transaksi Politik di Balik Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Jokowi Bantah Ada Transaksi Politik di Balik Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

"Kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu, ini kan setelah pemilu jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.

Baca Selengkapnya
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.

Baca Selengkapnya
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Kalau Ada Iming-imingi Uang Terima Saja, Tapi Pilih Sesuai Hati Nurani

Prabowo: Kalau Ada Iming-imingi Uang Terima Saja, Tapi Pilih Sesuai Hati Nurani

Prabowo menekankan masyarakat harus pandai dan berani memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar.

Baca Selengkapnya