Politisi NasDem Yakin Polri Netral di Pemilu & Pilpres 2019

Merdeka.com - Anggota Komisi III Ahmad Sahroni menyakini Polri mampu menjaga netralitas dan tak memihak pada siapapun pada Pemilu dan Pilpres 2019. Alasannya karena penegak hukum langsung diawasi oleh masyarakat.

Pernyataan ini menanggapi pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo menyampaikan pesan khusus kepada aparat kepolisian untuk setia kepada bangsa dan negara, bukan kepada individu.

"Saya yakin Polri akan menjaga netralitas dengan tak menjadi alat partai atau pun calon presiden manapun, baik capres nomor urut 01 maupun 02," katanya, Selasa (15/1) malam.

Politisi NasDem ini mengungkapkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sejak tahun 2018 lalu secara tegas telah mengatakan akan menindak anggotanya yang bersikap tidak netral selama Pilkada. Kapolri bahkan menerbitkan aturan mengenai larangan bagi anggota Polisi untuk mendokumentasikan data Pilkada.

"Adanya aturan dikeluarkan Kapolri, ditambah tersedianya hotline pelaporan dari masyarakat bila ditemukan adanya anggota Polri tidak netral, seharusnya menjadi barometer bagaimana Polri telah mencoba meyakinkan netralitas mereka dalam pesta demokrasi mendatang," tegasnya.

Selain itu, Sahroni menuturkan, Polri melalui Divisi Propam juga telah membuka hotline terkait Pilkada serentak 2018. Melalui hotline tersebut, masyarakat dipersilakan melapor bila menemukan anggota Polri yang tidak netral selama pelaksanaan Pilkada.

Ketidakprofesionalan Polri dalam netralitas Pemilu dapat disampaikan melalui nomor 021-7218615 ataupun surat elektonik dengan alamat divpropam99@gmail.com.

"Masyarakat sekarang kritis, dan saya yakin Polri juga mengetahui itu. Masyarakat saat ini telah menjadi pengawas langsung bagaimana sikap Polri dalam Pemilu serentak mendatang. Jadi yakinlah bahwa Polri akan netral karena diawasi langsung oleh masyarakat," tutupnya.