Politisi Gerindra dukung debat publik Rizal dan JK soal listrik

Merdeka.com - Menko Kemaritiman Rizal Ramli menantang Wapres Jusuf Kalla (JK) debat terbuka membahas soal program pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt. Politikus Gerindra Heri Gunawan mendukung adanya debat publik ihwal proyek ini.

Heri mengatakan, proyek ini memang sebaiknya diungkap ke publik jika memang dalam implementasinya ada persoalan. Dengan demikian, publik bisa memahami apakah proyek ini layak dilanjutkan atau dihentikan.

"Terkait usulan debat publik tentang program pembangunan 35 ribu MW, perlu didorong. Kalau memang ada yang keliru, dibuka saja ke publik, biar publik tahu persis akar masalahnya. Debat publik itu akan memberi pencerahan-pencerahan kepada rakyat, sejaumana kelayakan program 35 ribu MW. Plus dan minus nya," kata Heri, Rabu (19/8).

Heri menjelaskan, bahwa isu listrik nasional ini adalah isu yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Publik berhak tahu sejauh mana program pembangunan listrik 35 ribu MW itu bisa berhasil.

"Harus jelas sumber-sumber pendanaannya bagaimana, siapa-siapa operatornya, dan bagaimana dampaknya terhadap perekomomian nasional dan sebagainya. Itu semua harus dibuka ke publik," tandasnya.

Bahkan Heri tak segan menyarankan ada portal khusus untuk interaksi publik dengan pemerintahan. Dengan begitu maka pengawasan akan bisa berjalan lebih maksimal.

"Ada banyak persoalan yang harus dibuka kepada publik. Dari gagalnya program 10 ribu MW tahap 1 dan 2 termasuk rencana China untuk sewa pembangkit-pembangkit PLN (least-back) yang sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan," tutur dia.

Bagi Heri, sebelum program 35 ribu megawatt dijalankan, baiknya publik diberi tahu tentang gagalnya program 10 ribu MW oleh China. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.

"Pemerintah jangan tunduk terus sama China. Bukannya meminta pertanggungjawaban kegagalan China, pemerintah justru memberikan keistimewaan ke China untuk sewa ulang pembangkit-pembangkit milik PLN," terang dia.

"Ujungnya, PLN tidak akan pernah mandiri, bahkan fungsinya menjadi kerdil. Hanya sebatas BUMN penyedia jasa listrik. Besok-besok, listrik kita akan dikendalikan asing. Mereka bisa seenaknya naikkan TDL sesuka hatinya," jelasnya.