Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB, Siti Masrifah menyatakan ada beberapa permasalahan dari pola pelayanan BPJS Kesehatan‎. Di antaranya mekanisme rujukan yang belum jelas.

‎"BPJS belum berjalan lebih baik mekanisme rujukannya. Belum berjalan maksimal, ada yang numpuk di Puskesmas. Ada yang Puskesmas tidak mau merawat, dirujuk ke sana kemari," kata Siti dalam diskusi Forum Alumni Aktivis Pers Mahasiswa di D’ Resto Cafe, Pasar Festival, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan‎, Minggu (9/8).

Menurutnya, fasilitas kesehatan yang ditawarkan BPJS Kesehatan juga belum memadai. Obat-obatan yang disediakan dalam e-katalog tidak lengkap.

"Obat e-katalog tidak tersedia. Kalau ada A, ada pula (alternatif) e-katalog B. Kalau A enggak ada masih ada B. Ini harus dipecahkan," tuturnya.

Dia juga mengungkapkan pada saat memeriksakan diri, pasien hanya dilayani diagnosis satu keluhan. Seharusnya, pasien didiagnosis secara menyeluruh sehingga menjadi jelas keluhan penyakit yang dideritanya.

"Belum ada juklak dan juknis kalau orang periksa pasien maka harus komprehensif. Pasien cuma didiagnosis satu doang. Besok datang lagi didiagnosis yang kedua," ujarnya.

Siti juga menegaskan semua masyarakat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan yang hanya bisa di akses lewat internet menyulitkan masyarakat di pelosok desa.

"Ada istilah penghentian pelayanan kalau orang itu tidak membayar iuran. Ini kemudian banyak dapat protes. Masyarakat Indonesia harusnya dapat pelayanan kesehatan secara paripurna," ungkapnya.

Dia menjelaskan harus ada verifikasi secara cermat untuk kategori masyarakat termasuk miskin. Komisi IX DPR berjanji menaikkan anggaran BPJS Kesehatan sebanyak Rp 5 triliun.‎

"Kita formulasikan di komisi IX kriteria miskin seperti apa sehingga berhak dapat BPJS. Tahun 2016 akan dinaikkan anggaran bertambah Rp 5 triliun, itu menambah jutaan pasien," pungkasnya.