Polisi, TNI, hingga Satpol PP dikerahkan amankan sidang PK Ahok

Merdeka.com - Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu mengatakan pihaknya menurunkan ribuan personel yang terdiri dari Sabhara, Brimob dari anggota Polres Jakpus dan Polda Metro Jaya bersiaga menjaga aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Personel TNI dan Satpol PP turut dilibatkan dalam mengamankan sidang peninjauan kembali yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama terkait vonis penodaan agama.

"Kita sudah menyiapkan ribuan personel dari Polda Metro Jaya, Kodam 5 Jaya dan Pemda DKI untuk bersama-sama bersinergi mengamankan baik jalannya sidang tersebut dan juga ada beberapa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dari 2 elemen di depan PN Jakut ini," kata Roma di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Roma mengatakan terdapat dua elemen massa yang berbeda pendapat dan akan menyampaikan aspirasinya di depan PN Jakut. Dia menjelaskan massa tersebut berasal dari Laskar Pembela Islam (LPI) dan Forum Indonesia Bersatu.

"Sekitar 1000-an (massa) LPI, kalau dari Indonesia Bersatu sekitar ratusan juga tapi kita lihat situasinya. Kita sudah menyiapkan tempat buat mereka menyampaikan pendapat di muka umum secara terpisah," ujar Roma.

aparat amankan sidang pk ahok ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Hingga saat ini massa kontra Ahok sudah berada di di lokasi. Mereka membawa berbagai tulisan di kertas karton, salah satunya bertulis "Ahok Mengajukan PK Sungguh Tidak Tahu Diri."

Sementara, kubu massa kontra Ahok membawa berbagai sepanduk bertuliskan penolakan PK Ahok. Mobil komando dari massa LPI memutar ayat-ayat suci al-quran serta lantunan lagu lagu Islam.

Ahok mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) pada 2 Februari 2018. PK diajukan dengan membandingkan putusan Buni Yani. Sidang pemeriksaan berkas PK Ahok akan dipimpin 3 hakim, yakni Mulyadi, Salman Alfaris, dan Tugianto. Sedangkan pihak kejaksaan kemungkinan menunjuk jaksa Ali Mukartono, yang merupakan ketua tim jaksa penuntut umum (JPU) kasus Ahok dalam perkara penodaan agama.