Polisi serahkan penanganan ratusan eks Gafatar di Kaltim ke Pemkab

Merdeka.com - Kepolisian menyerahkan penanganan ratusan eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang bermukim di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ke Pemkab Kutai Barat. Warga eks Gafatar itu, belakangan diketahui telah berganti nama menjadi kelompok tani.

‎

"Kita sangat atensi sekali, kita lidik, kita kumpulkan bukti maka kita sudah lemparkan, sudah beritahukan ke Pemkab," kata Kapolres Kutai Barat AKBP Hindarsono, kepada merdeka.com, Senin (1/2).

Menindaklanjuti pemberitahuan kepolisian, Pemkab, kata Hindarsono, akan segera mengumpulkan berbagai pihak berkompeten, untuk membahas penanganan eks pengikut Gafatar.

"Pemkab melalui Bupati, akan segera bertindak. Maka, akan mengumpulkan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, bicara soal ini," ujar Hindarsono.

Hindarsono menjelaskan, keberadaan eks Gafatar di Kutai Barat, kini beralih nama menjadi sebuah kelompok tani. Namun demikian, Hindarsono kembali menyampaikan, persoalan itu sudah dia koordinasikan bersama dengan Pemkab Kutai Barat.

"Yang jelas, Pemkab atensi sekali dengan masalah yang diduga kelompok tani mandiri ini yang beralih nama ya, katanya Gafatar. Iya, di sini kelompok tani fajar mandiri kan," jelas Hindarsono.

"Untuk lebih lengkapnya, silakan tanyakan ke Pemkab. Kita sudah atensikan ke Pemkab Kutai Barat," tambahnya.

Hindarsono juga memastikan, terkait keberadaan eks Gafatar atau apapun yang ada di Kutai Barat, kepolisian berkomitmen untuk melakukan pengamanan.

"Oh iya, kita tentu untuk pengamanan, kita komitmen. Sangat atensi terhadap pergerakan apapun di wilayah Kutai Barat," tutup Hindarsono.

Diketahui, Kasub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Barat, Muhammad Imam Danuri menyatakan, sekitar 725 orang eks Gafatar bermukim di Kutai Barat.

Ratusan mantan eks Gafatar itu menyebar di tiga titik di Kecamatan Muara Pahu sekitar 600 orang dan sisanya berada di kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak. Rencana pemulangan sendiri masih menunggu instruksi Bupati Kutai Barat Ismael Thomas.