Polisi selalu berpolitik jelang pemilihan Kapolri

Merdeka.com - Suksesi kepemimpinan pergantian Kapolri sempat menuai kontroversi seiring munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Jenderal Badrodin. Menilik ke belakang, pergantian Kapolri juga sempat menuai perdebatan saat sosok Budi Gunawan lolos ujian di DPR sebagai calon Kapolri. Kuatnya penolakan terhadap Budi Gunawan membuat Presiden Joko Widodo memilih Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai, kegaduhan saat pergantian Kapolri diakibatkan tidak adanya mekanisme baku dalam suksesi pemilihan pucuk pimpinan Polri. Sehingga sejumlah pamong keamanan negara sampai ikut-ikutan berpolitik.

"Kami merasa sangat prihatin dan selalu gelisah setiap menjelang pergantian Kapolri. Mulai dari zaman Presiden Gus Dur, setiap pergantian Kapolri, polisi mulai berpolitik, minta dukungan parlemen hingga terjadi huru-hara," ujar Adhie dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/6).

Ketika ditanya sosok yang dinilai pantas menggantikan Badrodin sebagai Kapolri, Adhie mengaku enggan berspekulasi. "Biar sistem dan mekanismenya saja yang membuktikan," ujarnya.

Ke depannya diharapkan ada mekanisme baru yang diciptakan guna membuat proses suksesi kepemimpinan di tubuh Polri bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan Kapolri yang kompeten.

"Karena kalau soal perpolisian ini sebenarnya bisa diatasi dengan membuat mekanisme baru. Ini akan lebih baik. Maka sekaranglah saya rasa saatnya untuk membuat sistem dan mekanisme suksesi di kepolisian, sehingga Kapolri yang terpilih nanti benar-benar teruji secara kualitas," ucapnya. (mdk/noe)