Polisi, LSM dan tentara nonton film Pulau Buru bareng mahasiswa

Merdeka.com - Setelah sempat dibubarkan dalam agenda Festival Film Purbalingga (FFP) 2016 beberapa waktu lalu, pemutaran Film Pulau Buru Tanah Air Beta akhirnya berjalan lancar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Senin (6/6).

Pemutaran yang diselenggarakan Laboratorium Sosiologi Fisip Unsoed dihadiri sekitar 200-an lebih mahasiswa dan undangan yang memenuhi ruangan sejak pukul 13.00 WIB. Dalam sambutan pembukaan, wakil dekan III Fisip Unsoed, Ahmad Sabiq mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Harapan kami, bisa meredakan kontroversi di dalam masyarakat. Daripada menjadi kontroversi, lebih baik diputar sekalian sebagai bagian dari kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di kampus," ujarnya.

Pemutaran yang dihadiri beberapa elemen ormas, mahasiswa, organisasi kepemudaan, bekas tahanan politik dan sejumlah aparat dari kepolisian, tentara dan pemerintah, berjalan tanpa ada halangan satu apa pun.

Usai pemutaran, agenda dilanjutkan dengan diskusi film yang dibedah akademisi dari jurusan Sosiologi Unsoed dan juga perwakilan unsur organisasi Pemuda Pancasila Banyumas.

Menurut Sosiolog Unsoed, Sulyana Dadan, film dokumenter karya sutradara Rahung Nasution tersebut merupakan wujud kegelisahan warga terhadap negara yang lazim terjadi di mana pun.

"Hanya saja, dalam film ini yang menarik disampaikan oleh tahanan politik," ucapnya.

Diakuinya, dalam film tersebut, Dadan melihat adanya bentuk solidaritas sosial yang tinggi menggambarkan miniatur Indonesia. Tak hanya itu, dalam konteks yang ada, juga menggambarkan adanya benturan sejarah yang terjadi dalam tata kelola negara semasa orde baru.

"Tahanan politik ini dianggap negara saat itu (masa orde baru) sebagai elemen yang akan menebarkan benih konflik. Sehingga terjadi pembungkaman oleh penguasa saat itu. Sehingga, kesempatan tersebut terbuka saat ini," ujarnya.

Ia juga menyayangkan adanya persepsi yang terbentuk dalam masyarakat tentang film tersebut. Dadan menilai, alih-alih merusak tatanan, justru malah membuktikan aktor tersebut mencintai tanah airnya.

"Kalau dia tidak cinta tanah air, buat apa kembali ke Pulau Buru. Dan ada yang luar biasa dalam pesan orang tua tersebut kepada anaknya, menyampaikan pandangan agar ketidakadilan jangan dibalas dengan kemarahan," tuturnya.

Sementara itu, perwakilan dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Banyumas, Tri Wuryaningsih mengemukakan ada realitas dalam kehidupan negara dalam persoalan keadilan.

"Ketika masyarakat semakin ditekan, maka akan semakin berontak. Ini terjadi karena adanya ketidakadilan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan kepada penentang pemutaran film tersebut untuk menonton terlebih dahulu supaya baru berpendapat.

"Saya juga pernah meminta supaya mereka menonton terlebih dahulu film tersebut agar menjadikan bagian dari organisasi yang cerdas untuk menyikapinya," ujarnya.

Sementara itu, salah satu aktivis LSM yang datang, Setya Adri Wibowo mengaku kali pertama datang dalam pemutaran tersebut, didorong rasa penasaran tentang kontroversi yang terjadi di beberapa daerah karena selalu diidentikan dengan kebangkitan komunis di Indonesia.

Diakuinya, ideologi komunis tidak bisa diberi tempat untuk hidup di Indonesia. Namun, setelah menonton film tersebut hingga selesai, Adri menilai film tersebut merupakan hal yang sangat biasa, cenderung hanya menjadi curahan hati saja.

"Film ini hanya sebuah curhat atau menceritakan kejadian masa lalu seperti halnya nostalgia. Tidak tertangkap muatan politik ideologi komunis," ucapnya.

Ia mengamini, ketidakadilan bisa terjadi di mana saja. Lebih jauh, ia mengemukakan, tidak perlu dibesar-besarkan. Lantaran film tersebut semestinya tidak perlu menjadi kontroversi.

"Tetapi sutradaranya hebat, karena film ini hadir di tengah isu neo komunis. Sehingga ini menjadi sebuah project yang sensasional, sehingga menjadi pertentangan di Jawa Tengah," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari eks tahanan politik Pulau Buru, Slamet Sp menilai dari film tersebut menggambarkan perkembangan Pulau Buru yang makin berkembang saat ini. Diakuinya, selama menjadi tahanan di Pulau Buru selama tujuh tahun, para tahanan politik harus membangun Pulau Buru.

"Waktu kali pertama datang ke Pulau Buru, hanya berupa hutan dan jalan setapak. Dinding barak kami hanya dibuat dari pelupuh dan atapnya dari daun sagu. Dalam satu barak dihuni 50 orang, dan satu unit didiami 500 orang," ujarnya.

Lebih jauh, Slamet beranggapan, ungkapan yang disampaikan Hesri Setiawan dalam film tersebut tidak keras. Malah, lanjut Slamet, lebih keras anak kampus dalam mengkritik pemerintah.

"Tidak ada bahasa politik. Kalau melihat bicaranya Hesri, ternyata lebih keras anak kampus kalau berbicara kritik kepada pemerintah," ujarnya.

Slamet mengemukakan, awal menjadi tahanan politik karena ketidaktahuannya. Bahkan, ia menyatakan ditahan bukan sebagai PKI.

"Saat itu, saya dipukuli sehari semalam, daripada dipukuli terus, akhirnya saya menandatangani saja dan akhirnya saya dikirim ke Pulau Buru hingga akhir 1979," tuturnya.