Polisi kumpulkan nama-nama panitia Djakarta Warehouse Project

Merdeka.com - Penyelenggaraan festival musik Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat menuai penolakan. Sebab, acara itu disebut-sebut sarat akan unsur pornografi.

Untuk menjaga keamanan, Polda Metro Jaya akan mengumpulkan sejumlah nama panitia penyelenggara. Demikian, diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Ada beberapa kita siapkan, kita juga minta data panitia berapa sih penonton yang datang, dari Polres dan Polda kita bantu pengamanan," tegas Argo kepada wartawan di kantornya, Selasa (12/12).

"Kita hanya berkaitan dengan keamanan saja," tambahnya.

Seperti diketahui, acara musik itu bakal digelar pada 15 dan 16 Desember 2017 mendatang. Argo mengatakan, pihaknya siap untuk amankan acara tersebut.

Diharapkan, tidak ada pergesekan yang memicu terjadinya keributan.

"Mudah mudahan tidak ada (demo). Sampai saat ini belum dapat informasi itu, yang penting kita mengamankan," tandasnya.

Sebelumnya, LSM Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz untuk tidak memberikan izin acara DWP. Bang Japar menilai, musik tahunan itu tidak memberikan manfaat yang positif.

"Kami meminta kepada Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya untuk tidak memberikan izin atas event dugem internasional tahunan DWP," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bang Japar Juju Purwantoro, Minggu (10/12).