Polisi diminta ngalah & serahkan kasus SIM ke KPK

Merdeka.com - Perseteruan antara Polri dengan KPK kembali memanas. Dua lembaga penegak hukum tersebut saling berebut pengungkapan kasus alat simulasi SIM yang terjadi di tahun 2011. Siapa paling berhak?

"Kasus di tangan dua institusi bisa menimbulkan problem tersendiri. Nanti hasilnya kan bisa beda. Ketika hasilnya beda bisa menimbulkan persoalan. Hendaknya ditangani oleh 1 institusi. Tinggal sekarang institusi mana yang berhak," ujar anggota Komisi III Saan Mustopa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/8).

Menurut Saan, meskipun katanya Polri menangani kasus ini sejak lama, tetapi publik tidak mengetahuinya. Untuk itu, politisi Demokrat ini meminta polisi mengikhlaskan kasus ini kepada KPK.

"Publik tahunya KPK yang menangani kasus ini. Alangkah baiknya polisi mengikhlaskan penanganan kasus ini untuk KPK. Ini untuk kebaikan polisi sendiri. Kalau polisi ngotot, publik menilai, polisi berkepentingan menutupinya," jelasnya.

Ketika ditanya bahwa Muhammad Nazarudin dikabarkan juga mengetahui proyek ini, Saan mengaku tidak mengetahui perihal kabar tersebut.

"Saya gak tahu itu. Bisa tanya ke Nazarudin yang tahu. Di komisi itu anggaran ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kinerja mitra kerja. Jadi proyek simulator saya pribadi tidak tahu pembahasan itu. Saya tahu itu ketika kasus ini meledak," jawabnya. (mdk/hhw)