Merdeka.com - Anggota DPRD Jawa Barat diduga mengirimkan surat rekomendasi siswa kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Hal ini menimbulkan polemik di tengah proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Dalam surat tersebut tercantum nama anggota DPRD Jabar, Dadang Supriatna dari komisi V ditujukan ke Kepala SMK Negeri 4 Bandung. Isinya, meminta satu calon siswa yang direkomendasikan oleh dirinya bisa diterima menjadi peserta didik tahun ajaran 2020-2021. Dadang Supriatna yang diketahui politikus Partai Golkar itu menandatangani surat tersebut pada 10 Juni 2020.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menyayangkan adanya surat rekomendasi mengenai penerimaan siswa yang diterbitkan oleh salah satu anggota komisinya. Padahal, sebelumnya DPRD Jabar sudah menyepakati untuk tidak memberikan rekomendasi apapun sekaligus mengapresiasi sistem online yang digunakan dalam PPDB tahun ini.

"Ini menciderai kesepakatan di antara kami," kata dia saat dihubungi, Jumat (12/6).

Menurutnya, masyarakat memang bisa bertanya kepada anggota DPRD Komisi V mengenai PPDB. Namun ketika konteksnya meminta bantuan, anggota DPRD pun harusnya memberi edukasi yang sesuai aturan.

"Kami bisa berikan saran, tapi tidak akan membantu menerbitkan nota, surat pengantar (rekomendasi), apapun itu," katanya.

Anggota kelompok ahli Satgas Saber Pungli Jawa Barat, Iriyanto mengaku sudah mendapatkan informasi mengenai surat rekomendasi tersebut. Ia menilai, hal ini bisa menciderai komitmen yang telah disepakati oleh Anggota DPRD Jabar dalam rapat bersama Satgas Saber Pungli mengenai tidak akan memberikan bentuk rekomendasi agar siswa diterima di suatu sekolah tertentu.

"Kecewa kita. Di satu sisi Saber Pungli digandeng untuk menertibkan pelaksanaan PPDB, tapi di sisi lain dirusak oleh yang menggandengnya sendiri," kata dia.

Dia meminta kepada pimpinan DPRD Jabar segera menelusuri hal ini untuk kepastian salah atau tidaknya. Jika dinilai bersalah, maka harus diberikan sanksi yang sepadan. Kemudian, Dinas Pendidikan Jawa Barat pun harus meminta keterangan dari pihak sekolah untuk mencari tahu kebenarannya.

Akui Salah dan Minta Maaf

Sementara itu, Dadang Supriatna membenarkan bahwa surat rekomendasi itu dikeluarkan oleh dirinya. Hal ini merupakan permintaan dari orang tua siswa, meski sudah dijelaskan bahwa sistem yang digunakan sekarang adalah daring (online). Artinya, surat rekomendasi tidak akan berpengaruh pada lulus atau tidaknya calon siswa.

"(Saya bilang) sekarang sistemnya online, untuk apa pakai surat. Dia minta, ya sudah saya kasih. Mau nanti ke sananya bagaimana kan tetap jalur online," kata Dadang saat dihubungi, Jumat (12/6).

Ia pun menolak dianggap mengintervensi pihak sekolah melalui surat rekomendasi. Pasalnya, keputusan penerimaan akan bergantung sistem yang berlaku. Tidak ada jaminan diterima.

"Begini kan saya dari ya namanya anggota dewan yah ada warga yang mau minta untuk rekomendasi ya saya bikin saja. Tapi persoalannya itu kan nanti diserahkan saja ke sekolah. Tidak ada istilah penekanan. Itu mah silakan diserahkan ke kepsek," ucap dia.

Dadang melanjutkan, bahwa permintaan warga tersebut tidak terlepas dari sistem zonasi dan keberadaan sarana prasarana yang tidak merata antar suatu daerah. Di sisi lain, antusiasme orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang sarana prasarananya lengkap sangat tinggi.

Meski demikian, Dadang melalui surat terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak mengenai surat rekomendasi tersebut. Ia meminta Disdik Jabar maupun pihak sekolah untuk mengabaikan surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan.

"Sejak awal saya tidak bermaksud mengintervensi penerimaan siswa pada PPDB yang sedang berjalan. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPRD dengan membuat surat rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak atas kealpaan yang saya perbuat," imbuhnya.

"Semoga permohonan maaf ini dapat diterima oleh semua pihak dan mengakhiri polemik yang berkembang," pungkasnya.