Polemik aturan bebas visa usai serbuan buruh China

Merdeka.com - Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan bebas visa. Aturan itu tengah menjadi sorotan lantaran dinilai kerap disalahgunakan warga asing berkunjung ke Indonesia.

Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa itu. Menurutnya, bebas visa tidak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

"Saya rasa naiknya kuantitas kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bukan karena bebas visa. Kenaikan kuantitas wisman ke Indonesia adalah adanya rasa aman dan nyaman. Jika rasa aman terjamin, rasa nyaman terjamin dan fasilitas terjamin maka akan menaikan kuantitas wisatawan mancanegara di Indonesia," kata Zulkifli melalui pesan tertulis, Senin (26/12).

Senada dengan Zulkifli, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, orang dari luar negeri bisa masuk Indonesia dengan alasan menjadi turis, tetapi sesungguhnya diam-diam bekerja. Mereka menjadi buruh, pekerja insfrastruktur hingga petani cabe.

"Saya kira tenaga ilegal ini sudah meresahkan. Salah satu pintu masuknya karena adanya kebijakan bebas visa terhadap banyak negara. Saya kira pemerintah harus segera mencabut kebijakan bebas visa," kata Fadli Zon usai memberikan kuliah tamu di Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Kamis (22/12).

Indonesia, kata Fadli, dirugikan dengan kebijakan tersebut, karena tidak resiprokal. Artinya warga negara asing masuk Indonesia dengan bebas visa, tetapi warga negara Indonesia saat ke negara tersebut harus tetap memakai visa.

"Kecuali negara itu juga membebaskan visa untuk orang Indonesia, itu ok. Resiprokal itu namanya, ada timbal balik. Tapi kalau tidak, kita membebaskan mereka masuk, tetapi kita harus tetap mengajukan visa. Itu namanya tidak adil, tidak equel namanya," jelasnya.

Presiden Joko Widodo menegaskan tenaga kerja asing yang diketahui bekerja di Indonesia secara ilegal akan ditindak. Jokowi memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Petugas Imigrasi untuk menindaknya.

"Itu untuk turis, (Bebas Visa) itu untuk turis. kalau ada yang ilegal ya tugasnya Imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi usai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi mengatakan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terus dilakukan. Evaluasi tersebut, kata dia, bertujuan bagi pemerintah untuk melihat negara mana yang layak diberikan bebas visa atau negara mana yang justru memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat.

"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan mana yang produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," katanya.