Polda NTT Bentuk Tim untuk Usut Dugaan Pelanggaran Prokes Pejabat

Merdeka.com - Polemik dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Nusa Tenggara Timur, masih dibahas ramai masyarakat terutama di media sosial.

Sejak awal beredarnya sejumlah video dan foto di grup-grup media sosial seperti Facebook dan Whatsapp, Polda NTT telah membentuk tim untuk mengusut.

Tim ini pun telah meminta klarifikasi kepada panitia penyelenggara dan satgas Covid-19 provinsi NTT serta pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang kegiatan itu.

"Tim yang dibentuk telah melakukan klarifikasi kepada panitia penyelengara dan Satgas Covid-19, serta pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan peristiwa tersebut, baik secara kelengkapan adiministrasinya maupun pelaksanaannya," kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Rishian Krisna Bhudiaswanto, Rabu (1/9).

Menurut Krisna, hasil sementara yang didapatkan tim bahwa ada beberapa tahapan baik acara resmi dan acara tambahan, sehingga perlu dilihat pada tahapan mana kelalaian dalam pelaksanaan protokol kesehatanterjadi.

"Polri sangat menghargai demokrasi dan aturan hukum. Semua pengaduan atau laporan masyarakat harus dilaksanakan pengkajian, sehingga sesuai ketentuan yg berlaku dan memberikan equality before the law kepada semua warga," jelas Krisna.

Krisna menambahkan, peristiwa kelalaian pengawasan protokol kesehatan seperti ini yang akan dikedepankan adalah Satgas Covid-19 baik itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota, sesuai tugas dan tanggung jawab yg telah ditetapkan.

"Polda NTT terus bekerja dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 provinsi dan kab Kupang, untuk menyelesaikan persoalan ini," tutup Krisna.

Sebelumnya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dikukuhkan, Jumat (27/8) kemarin.

Pengukuhan ini dilakukan oleh gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat, di Semau, Kabupaten Kupang. Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh semua bupati seluruh kabupaten di NTT. Sehingga mendapat tanggapan miring dari masyarakat.

Bahkan foto dan video diduga mengumpulkan banyak orang itu, tersebar luas serta viral di media sosial.