Plt Pimpinan KPK ogah komentari pengunduran fit & proper test di DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengaku akan memundurkan waktu fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon pimpinan (capim) KPK. Lantaran ada agenda yang lebih penting yakni pembahasan dan penetapan RAPBN.

Pengunduran fit and proper test capim KPK mengundang pertanyaan dari anggota DPR lain. Hal itu karena menjelang masa reses akhir Oktober, pimpinan DPR belum memberikan dan mengeluarkan surat resmi.

Pengunduran waktu pembahasan Capim KPK itu justru enggan ditanggapi lebih jauh oleh Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji. Ia mengaku takut mengomentari lanjut karena akan memunculkan konflik kepentingan terkait pengunduran waktu fit and proper test capim KPK di DPR.

"Saya enggak mau komentar takut ada conflict of interest (Konflik kepentingan). Maaf ya," kata Indriyanto ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (27/10).

Selain itu, pengacara yang sempat membela Presiden Soeharto ini kembali tak mau berkomentar panjang lebar terkait konflik kepentingan yang dimaksud. "Maaf, saya tidak bisa komentar tentang pengunduran pembahasan capim KPK itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan delapan nama capim KPK periode 2015-2019. Mereka adalah Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Saut Situmorang, Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Surya Candra, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Alexander Mareata

Adapula, Brigjen Basriah Panjaitan, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Raharjo, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antarkomisi dan Instansi KPK, Sujanarko, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasan.