PKS Soal PNS Bakal Tambahan Libur: Pemerintah Cerdas Sedikit Kenapa
Merdeka.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapat libur saat hari kerja. Kemungkinan besar libur tambahan akan jatuh pada hari Jumat. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut kebijakan pemerintah itu tidak cerdas dan tidak bijak bagi pelayanan masyarakat.
"Usul saya pemerintah cerdas sedikit kenapa, jangan lontarkan yang seperti ini yang tidak jelas begitu. Kemarin ada (wacana) PNS bisa kerja di rumah, ramai lagi, ini libur lagi," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (4/12).
Mardani mempertanyakan siapa yang akan melayani masyarakat apabila hari kerja justru dipotong untuk libur PNS. "Nanti yang kerja siapa?," katanya.
Menurutnya, wacana libur tambahan ini sama saja dengan wacana pemangkasan eselon, yakni tidak produktif.
"Ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon 3 dan 4, sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi," katanya.
"Buat saya puzzle-puzzle ini jangan dilontarkan satu per satu, buat grand desain misal 10 tahun lagi kita akan buat seperti ini," katanya.
PKS Anggap Lebih Penting Pangkas Kementerian
Saat ini Menurutnya yang lebih penting justru pemangkasan jumlah Kementerian, bukan malah penambahan wamen dan hari libur.
"Yang paling penting kalau mau itu pemangkasan jumlah kementerian, 14-15 saja. Perdagangan gabung dengan Kemenlu, sehingga miskin struktur kaya fungsi kayak Selandia Baru. Sekarang menteri 34, tambah wamen, habis itu mau libur Jumat yang mau kerja siapa? Ini bukan pendidikan publik yang baik buat masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, PNS akan mendapat libur saat hari kerja disebut merupakan salah satu konsep penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) yang sedang disiapkan.
Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto mengatakan, beberapa konsep FWA pada PNS adalah flexi working time atau waktu kerja PNS yang fleksibel dan flexible working space atau PNS lebih fleksibel dalam memilih tempat kerja.
"Jadi uji coba FWA adalah flexible working time. Jadi bisa jadi umpamanya kalau biasanya kerjanya jam 7 ada yang 8.30, ada mungkin jam masuk jam pulangnya beda," kata Waluyo di Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (3/12).
Menurut Waluyo, salah satu pilihan untuk menerapkan konsep FWA adalah waktu libur PNS yang lebih banyak, di luar libur Sabtu Minggu. Namun, untuk mendapatkan libur tersebut harus memadatkan waktu kerja.
"Sehingga mungkin setiap hari Jumat ganjil atau genap bisa libur, begitu kan. ini yang mengenai compress work," tuturnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaSebab dari seluruh rangkaian dan proses Pemilu hingga pembacaan hasil rekap nasional, tidak ada langkah gugatan ke PTUN.
Baca SelengkapnyaJelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemeriksaan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Palembang merekomendasikan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada 26 TPS lantaran ditemukan masalah mendasar saat pemilu 14 Februari lalu.
Baca SelengkapnyaKPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJika Anda butuh hiburan disaat bosan, pantun lucu bikin ngakak sampe sakit perut adalah solusinya.
Baca Selengkapnya