PKS sebut banyak kabar hoax karena pemerintah tak terbuka

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK geram dengan penyebar isu bohong atau hoax yang disebar ke masyarakat melalui media sosial. Salah satunya soal isu 10 juta buruh asal China ke Indonesia. Isu ini pun membuat Presiden Joko Widodo geram dan meminta jajarannya menindak tegas penyebar isu bohong.

Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera Dedi Supridi mengatakan membanjirnya kabar bohong di media sosial karena ketidakpuasan warga atas keterbukaan informasi dari pemerintah. Hal ini membuat masyarakat mencari media alternatif untuk mendapatkan informasi.

"Hanya saja fenomena ini bisa juga terjadi karena pemerintah tidak cukup terbuka kepada publik tentang fenomena yang tampak di permukaan. Ketidakpuasan akan informasi yang diberikan pemerintah akhirnya membuat media yang dibuat oleh masyarakat sendiri, menjadi alternatif," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (30/12).

Dia melihat, kabar soal buruh ilegal asal China menyebar karena pemerintah dinilai kurang memberikan informasi dan data rinci terkait persoalan ini. Sehingga, masyarakat mencari informasi dan tertipu kabar yang beredar di media sosial.

"Di tengah masih banyaknya angkatan kerja yang menganggur, ditemukannya spot-spot pekerja asing tanpa legalitas dan lain-lain, tapi pemerintah malah defensif mengatakan tidak ada hal seperti itu. Jadilah, publik mencari alternatif media," terangnya.

Banyak para pengguna media sosial mencari celah meraup keuntungan menggunakan pelbagai cara. Salah satunya membuat media online abal-abal dan menyebarkan informasi berbau provokasi hingga kabar bohong dan bikin gerah pemerintah.

Jokowi meminta media online tak memiliki kredibilitas alias abal-abal mendapat hukuman tegas. Sebab, selama ini dianggap membuat resah dengan pelbagai kabar tidak jelas.

"Karena itu saya minta penegakan hukum harus tegas, keras untuk hal ini dan kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita bohong tanpa sumber yang jelas dengan judul provokatif dan mengandung fitnah," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis kemarin.

Data dimiliki Jokowi, terdapat 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 129 juta memiliki akun media sosial aktif.

Jokowi khawatir karena banyak berseliweran informasi meresahkan, mengadu domba, memecah-belah, muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan kasar, hingga banyak pernyataan mengandung fitnah dan provokatif.