PKS: Rakyat Dipaksa Pakai Aplikasi Tertentu, Tapi Keamanan Data Mereka Tak Dijamin

Merdeka.com - Pemerintah tidak lagi menggunakan aplikasi e-HAC setelah mengetahui adanya kebocoran data masyarakat yang menggunakannya. Menurut Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani Aher, kejadian ini membuat kepercayaan masyarakat pada aplikasi buatan pemerintah semakin turun.

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (01/09).

Kejadian tersebut membuat Netty ragu apakah data masyarakat di aplikasi pedulilindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM, akan tersimpan dengan aman.

"Bagaimana keamanan data di aplikasi pedulilindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi pedulilindungi," katanya.

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," tambahnya.

Menurut Netty, kebocoran data jika disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19.

"Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" tanya Netty.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data," ungkapnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, seyogyanya pemerintah meminta maaf pada rakyat.

"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," ujarnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com (mdk/lia)