Follow
PKS Nilai Pernyataan Ibas Soal 'Nation Failed' Tidak Berlebihan
Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf, menilai pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Eddy Baskoro Yudhoyono (Ibas) wajar. Tidak ada yang berlebihan dari pernyataan tersebut.
Sebagaimana diketahui, Ibas melontarkan pernyataan yang mewanti-wanti jangan sampai Indonesia disebut sebagai failed nation. Lantaran ketidakmampuan negara menyelamatkan rakyatnya dalam pandemi Covid-19.
"Saya kira itu tidak terlalu berlebihan jika harus berkata seperti itu," ungkap dia saat dihubungi, Rabu (7/7).
Senada dengan Ibas, PKS turut menyoroti kinerja pemerintah dalam penangan Covid-19. Dia nilai sudah ada kesalahan sejak awal.
"Karena pemerintah memang sudah salah penanganan sejak dari awalnya," ujar Anggota Komisi VIII, DPR RI itu.
Dia meyakini, putra kedua SBY itu tidak asal bicara. Ibas tentu punya dasar kuat sebagai latar belakang pernyataannya.
"Pak Ibas pasti punya argumen yang bisa dipertangungjawabkan tentang penanganan pemerintah dalam situasi pandemi saat ini," tandas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnya
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca Selengkapnya
SBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca Selengkapnya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnya