Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sutriyono menilai seharusnya semua pihak setuju dengan keberadaan panitia khusus (pansus) untuk menangani kasus e-KTP yang sepat tercecer di beberapa tempat. Sebab, kata dia, pansus bisa membuat masalah ini menemukan titik terang.

"Jadi sikap saya adalah semua pihak mestinya setuju dan sepakat, apakah mau diadakan pansus panja atau pansus, itu kan cuma alat, cuma yang orang yang harusnya konsern adalah mengungkap kenapa KTP yang mestinya menjadi dokumen harusnya dijaga kok malah tercecer-cecer," kata Sutriyono saat dihubungi, Rabu (12/12).

Menurutnya pembentukan pansus sebenarnya diperlukan untuk mendalami tercecernya kepingan e-KTP di beberapa tempat. Lanjut Sutriyono, kasus semacam ini berpotensi mengguncang masyarakat jelang Pemilu 2019.

"Jadi KTP kan sudah punya standar prosedur pengelolaan, termasuk kalau KTP itu gagal cetak atau ada perubahan status dalam KTP. nah pemusnahannya itu ada standarnya, ini kan kejadian yang kesekian kalinya e-KTP, nah kejadian ini berpotensi mengguncang kepercayan publik baik kepada pemerintah atau proses pemilu," ungkapnya.

Karena itu Sutriyono menilai ada yang salah dalam kasus ini sehingga diperlukan pansus. Ia pun berharap para partai pendukung pemerintah bisa menyetujui usulan ini.

"Ini kan pasti ada something wrong, apalagi ini muncul menjelang pemilu maka dari itu aneh kalau ada yang engga mau diusut KTP itu. Jadi mau pemerintah, partai koalisi pemerintah itu mestinya setuju, karena ini membuka titik terang semuanya," ucapnya.

Dia juga menegaskan, pemerintah untuk tidak terlalu khawatir jika nantinya pansus terbentuk. Sebab pansus ini hanya untuk memperjelas kasus ini saja.

"Makanya sebenarnya pemerintah tidak perlu khawatir, apakah mau dibentuk panja atau pansus. Karena justru itu membuat terang semuanya," tandasnya.