PKS Minta Pemerintah Lakukan Lockdown: PPKM Darurat Itu Main-Main

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar meminta pemerintah segera melakukan karantina wilayah atau lockdown. Menurutnya, cara lockdown paling tepat dalam situasi lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

"Pemerintah pusat harus melakukan lockdown atau kekarantinaan wilayah bukan mikro atau PPKM darurat, tidak ada kata lain kecuali lockdown," katanya saat rapat virtual Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Senin (5/7).

Menurutnya, pemerintah harus mengikuti undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dia meminta pemerintah harus kembali ke undang-undang yang ada dalam penanganan pandemi ini.

"PPKM Darurat PPKM darurat itu adalah main-main, tidak boleh kita main main dengan kesehatan ini, jadi itu kesimpulan saya," ujarnya.

Menurutnya, lonjakan kasus positif corona saat ini tidak tertangani dan meningkat terus menerus. Akhirnya keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Rate) menjadi tinggi.

"BOR ini 70 sampai 75 persen itu sudah lockdown, tapi kita sudah di atas 90 persen, bahkan ada yang sudah 100 persen," ungkapnya.

"Belum lagi kita tidak bisa pandemi Covid ini juga makin memburuknnya karena faktor keberadaan mutasi virus, baik delta, alpha, kemudian tenaga kesehatan gugur, oksigen yang kurang, obat-obatan terbatas, pasien yang terus menerus berdatangan," tuturnya.

Ansory tetap pada pendiriannya agar lockdown dilakukan. Lockdown tersebut juga bisa dilakukan untuk provinsi atau kabupaten saja.

"Kalau walaupun saya sendiri, saya mengusulkan walau sendiri dalam salah satu rapat kita dalam sore hari ini kita memutuskan untuk lockdown, karantina wilayah ataupun kekarantinaan lokal, mungkin provinsi saja, atau kabupaten kota, ini harus dilakukan, kalau gak kita bisa kolaps, keos kita," pungkasnya.