Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS lebih untung berada di luar koalisi

PKS lebih untung berada di luar koalisi

Merdeka.com - Gabungan partai pendukung pemerintah mendepak Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi. Hal ini dinilai justru merupakan keuntungan buat PKS.

"PKS lebih untung. Dengan begini, dia bisa mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, tanpa takut lagi," ujar pengamat politik UI Iberamsjah kepada merdeka.com, Rabu (4/3).

Selain itu, PKS juga bisa lebih mengkoordinasikan kader-kadernya. Iberamsjah menilai PKS mempunyai kelebihan dibanding partai-partai lain, kader PKS lebih solid dibanding kader partai lain.

"Ini bisa jadi modal yang bagus untuk Pemilu 2014. Dibanding Demokrat yang mau karam dan Golkar yang oportunis, PKS bisa lebih berpeluang," jelas profesor bidang politik ini.

Menurutnya, PKS juga lebih baik berjalan sebagai partai independen. PKS tidak perlu masuk barisan oposisi bersama PDIP dan Gerindra.

"Untuk apa? tidak begitu signifikan. Lebih baik independen saja. Itu jauh lebih bagus," tutupnya.

Seluruh anggota partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) menyatakan PKS sudah tidak berada di koalisi lagi. PKS pun resmi keluar dari koalisi pemerintah.

"Sekarang ini ada lima sekarang. Yang bersama-sama dengan pemerintah hanya ada lima," ujar Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan di Puri Cikeas, Selasa (3/4) malam.

Rapat setgab yang dilakukan malam tadi kembali membahas isi kontrak koalisi. Di antaranya pasal penguatan terhadap partai pendukung pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Koalisi Pendukung AMIN Solid dan Siap Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Cak Imin: Koalisi Pendukung AMIN Solid dan Siap Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Cak Imin, mengatakan koalisi Perubahan siap untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim

PKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim

Cak Imin memiliki tempat yang lebih mulia dibandingkan hanya sekadar menjadi gubernur.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, OJK Sebut 20 BPR Bakal Ditutup Sepanjang Tahun 2024

Siap-Siap, OJK Sebut 20 BPR Bakal Ditutup Sepanjang Tahun 2024

Secara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.

Baca Selengkapnya
PNS Sampai PPPK Dapat THR, Kecuali Kelompok Ini

PNS Sampai PPPK Dapat THR, Kecuali Kelompok Ini

Kelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.

Baca Selengkapnya